Kabarindo24jam.com | Jakarta – Kelangkaan bahan bakar di sejumlah SPBU swasta kembali menyoroti rencana pemerintah yang akan memusatkan seluruh impor BBM di bawah kendali Pertamina. Kebijakan ini dinilai pakar energi bisa mendorong operator asing seperti Shell dan BP angkat kaki dari Indonesia.
Fahmy Radhi, ekonom energi Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan bahwa skema impor “satu pintu” akan menggerus fleksibilitas SPBU asing. Selama ini, Shell maupun BP mendapat kuota impor, bisa mengatur pasokan, dan menetapkan harga sesuai mekanisme pasar. Namun jika rencana pemerintah jalan, seluruh kebutuhan harus dibeli langsung dari Pertamina.
“Dengan impor satu pintu, SPBU asing akan kehilangan fleksibilitas itu. Mereka harus membeli bahan bakar langsung dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan, sehingga mengurangi margin keuntungan mereka dan membuat operasional menjadi tidak menguntungkan,” kata Fahmy, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, tekanan kerugian yang berulang bisa memaksa perusahaan internasional hengkang. Jika itu terjadi, Pertamina berpotensi mendominasi penuh distribusi hilir migas di Indonesia. “Jika SPBU asing hengkang, dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi. Kepercayaan investor terhadap industri lain juga akan menurun,” tegasnya. Ia mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
Kritik ini mencuat di tengah kesulitan pasokan yang melanda SPBU swasta sejak Agustus lalu. Shell dan BP disebut gagal memperoleh tambahan kuota impor sehingga stok di lapangan menipis. Menteri Energi Bahlil Lahadalia kemudian meminta mereka membeli pasokan langsung dari kilang Pertamina.
Pertamina sendiri membantah tuduhan bahwa perusahaan sengaja menahan kuota impor SPBU swasta. “Anggapan bahwa Pertamina meminta ESDM untuk menahan kuota impor dari SPBU swasta sama sekali tidak benar,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam sidang paripurna DPR, 11 September lalu. Ia menegaskan Pertamina beroperasi sesuai aturan regulator hilir, BPH Migas, dan fokus pada peningkatan produksi kilang.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi Yuliot Tanjung menilai sistem impor satu pintu akan menjaga keseimbangan pasokan sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan terbaru, Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai 15 miliar dolar. Sebagai imbalannya, tarif impor barang Indonesia ke Negeri Paman Sam diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen per 7 Agustus.
Dengan kebutuhan tambahan impor hingga 1,4 juta kiloliter tahun ini, keputusan pemerintah soal mekanisme impor BBM dipastikan akan berpengaruh besar, bukan hanya bagi konsumen dalam negeri, tapi juga arah iklim investasi energi ke depan. (Ls*/)