Kabarindo24jam.com | Jakarta – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersepakat memperkuat kerja sama dalam menyusun sistem pemantauan laut Indonesia secara terintegrasi.
Upaya ini ditandai dengan rapat diseminasi hasil kajian di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Senin (22/9). Rapat dipimpin Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan, dan dihadiri Wakil Kepala BRIN Laksdya (Purn) Amarullah Octavian, pejabat TNI AL, serta para kepala organisasi riset dan pakar teknologi maritim.
Menurut Yayan, penyusunan sistem ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengawasan laut Indonesia sekaligus untuk menguatkan pertahanan dan keamanan maritim nasional.
“TNI AL bersama BRIN dan Bakamla mendorong hadirnya sistem pemantauan laut yang terintegrasi, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga efisiensi dalam mendukung keamanan maritim, operasi SAR, dan perlindungan lingkungan,” ujarnya, dikutip dari laman TNI AL, Selasa (23/9).Perlengkapan TNI AU
Sementara itu, Amarullah menegaskan pentingnya memadukan teknologi modern dalam sistem tersebut. “Kita perlu membangun pemantauan maritim dengan radar, kamera jarak jauh, hingga alat komunikasi yang memanfaatkan pangkalan TNI AL dan Bakamla. Dengan begitu, celah pengawasan laut bisa ditutup secara menyeluruh,” paparnya.
Amarullah menambahkan, BRIN juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), big data, serta pengembangan sensor bawah air untuk memperkuat kemampuan deteksi dan analisis.Perlengkapan TNI AU
“Teknologi ini menjadi kunci efisiensi, sekaligus memastikan sinergi regulasi, hukum maritim, dan kesiapan menghadapi ancaman, termasuk kontaminasi radioaktif,” jelas Amarullah yang puncak karirnya di Angkatan Laut menjabat Panglima Komando Armada Wilayah.
Kolaborasi lintas lembaga ini, lanjut Amarullah, diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan maritim, tetapi juga menciptakan efisiensi operasional maupun anggaran bagi pemangku kepentingan non-militer yang terlibat di sektor kelautan nasional. (Cky/*)