Minggu, 17 Oktober 2021

Terkait Suap Penyidik KPK, Nasib Wakil Ketua DPR RI Ditentukan MKD Setelah Lebaran

JAKARTA — Setelah menggelar rapat pimpinan (rapim) pada Kamis (6/5/2021), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan bahwa laporan terhadap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azis Syamsuddi akan dibawa ke rapat pleno.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman mengatakan, rapat pleno akan dilaksanakan setelah perayaan lebaran. Rapat tersebut bertujuan memutuskan tindaklanjut dari aduan yang masuk ke MKD.

“Ya intinya rapim menyetujui membawa masalah aduan terhadap Pak Azis Syamsuddin ke forum rapat pleno yang akan dilaksanakan 18 Mei mendatang,” ujar Habiburakhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia memastikan, seluruh pengaduan yang masuk ke MKD akan diplenokan dan diputuskan oleh pimpinan MKD. “Dalam rapat pleno itu 17 anggota MKD akan memutuskan seluruh aduan yang sudah masuk akan ditindaklanjuti seperti apa,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Azis Syamsuddin. Penggeledahan tersebut terkait kasus suap penyidik KPK dari Polri Robin Pattuju oleh Walikota Tanjungbalai Syahrial.

Dalam kronologi kasus yang disampaikan oleh KPK, pada Oktober 2020, Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial menemui Azis Syamsuddin di rumah dinasnya, Jakarta Selatan dan menyampaikan kasus yang ditangani KPK di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai.

Azis Syamsuddin kemudian meminta ajudannya menghubungi Stepanus Robin untuk datang ke rumah dinas. Video Jusuf Kalla Dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh ITB Dalam pertemuan itu Azis Syamsuddin langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus.

Baca Juga :  Beralih jadi ASN, Pasukan KPK Wajib Ikut Asesmen Wawasan Kebangsaan

Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan, lalu meminta Stepanus Robin dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

“Pada Oktober 2020, penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial di rumah dinas Aziz Syamsuddin di Jakarta Selatan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).

Setelah pertemuan itu, Stepanus mengenalkan pengacara Maskur Husain ke Syahrial. Maskur disebut Robin bisa membantu Syahrial untuk menangani perkaranya. Setelah dikenalkan Maskur langsung melobi Syahrial untuk menyiapkan uang Rp1,5 miliar guna menutup perkaranya.

“Syahrial menyetujui permintaan Maskur dan Stepanus tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali,” ujar Firli. Dari kesepakatan Rp1,5 miliar, Robin baru menerima duit Rp1,3 miliar. Stepanus menggunakan rekening dengan nama Riefka Amalia untuk menampung duit haram itu.

Setelah duit haram itu diterima, Stepanus dan Maskur menjamin kasus Syahrial di KPK bakal tertutup. Usai memberikan jaminan itu, Stepanus memberikan jatah Maskur dari duit Rp 1,3 miliar yang sudah diterimanya.

Uang untuk Maskur diberikan secara bertahap oleh Robin. Total pemberiannya Rp 325 juta dan Rp 200 juta. Maskur juga tercatat menerima duit dari pihak lain sebesar Rp 200 juta. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Akhirnya, KPK Periksa Ketua Komisi III DPR Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here