Kamis, 2 Desember 2021

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA — Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh salah seorang wakil ketua KPK.

Bahkan, laporan Novel Baswedan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK dinilai sejumlah pihak sebagai halusinasi dari orang yang gagal move on, dan ada kesan Novel sakit hati karena tergusur dari KPK. 

“Menurut kami pernyataan Novel itu absurd, dan ngawur tidak sesuai dengan konteks saat ini. Terlebih lagi KPK saat ini sedang bekerja keras menuntaskan berbagai kasus hukum,,” cetus Kordinator Lembaga Advokasi dan Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi, dalam keterangan persnya, Senin (25/10/2021).

Maka dari itu, tegas Azmi, LAKSI merasa aneh dengan berbagai tuduhan yang dilontarkan Novel Baswedan, kami lihat laporan itu tidak disertai dengan bukti, keterangan, dan fakta yang akurat, maka wajar apabila laporan itu tidak ditanggapi serius oleh Dewas KPK.

Menyikapi pernyataan dan laporan Novel di berbagai media, soal adanya pelanggaran etik dari wakil ketua KPK, maka publik sudah paham betul dengan kelakuan dan perbuatan Novel selama ini yang di nilainya hanya mencari sensasi saja, tanpa bisa di buktikan dengan data.

Selain itu, Novel selalu mencari cara untuk menjelek-jelekan dan mencari-cari kesalahan dari pimpinan KPK untuk tujuan menjatuhkan citra KPK di mata publik, pernyataan Novel di media mengandung unsur penyebaran berita hoax, bohong dan ujaran kebencian terhadap wakil ketua KPK. 

Baca Juga :  Perubahan Sistem Manajemen SDM Kejaksaan Harus Dilakukan

“Dari awal kami tidak percaya dengan semua opini dan narasi yang sengaja dibangun oleh Novel mengenai adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, menyikapi persoalan tersebut maka kami sarankan agar Dewas KPK tidak perlu merespon dan menindak lanjuti segala tuduhan yang telah di laporkan oleh Novel kepada Dewas KPK,” tegas Azmi.

LAKSI pun menduga bahwa laporan itu sengaja disampaikan oleh Novel untuk menggiring opini masyarakat agar dapat mengganggu proses persidangan di KPK dalam menuntaskan kasus hukum yang sedang ditangani KPK dalam kasus Azis S dan kasus Bupati Tanjung Balai. 

“Perlu kami jelaskan bahwa sampai hari ini kenyataannya proses hukum dan persidangan yang di lakukan oleh KPK sudah sangat transparan dan objektif, sehingga KPK dalam melakukan penuntasan berbagai kasus hukum tidak terpengaruh dengan berbagai intervensi dan tekanan dari pihak mana pun untuk dapat mempengaruhi proses hukum,” ujarnya.

Tentunya apa yang dilakukan oleh Dewas KPK selama ini, tambah Azmi, sudah benar karena tidak begitu saja mudah percaya dengan informasi sumir yang disampaikan oleh. “Dewas KPK dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki bukti yang kuat, sedangkan laporan yang disampaikan Novel tidak disertai data, fakta dan keterangan yang dapat di pertanggung jawabankan,” imbuhnya. (CP)

Latest news

Baca Juga :  Bersih-Bersih Polri, Jendral Listyo Copot 7 Komandan Wilayah

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...

Kasus Formula E, KPK Fokus Pada Pihak yang Salah Gunakan Wewenang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman atas Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Balapan Mobil Formula E yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 2022....

Transaksi Keuangan Pejabat Indonesia Dibedah PPATK dan KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan soal transaksi mencurigakan yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Laporan investigasi keuangan itu ditembuskan oleh Pusat Pelaporan...

Operasi Zebra 2021 di Jakarta Dengan Edukasi, Persuasif dan Humanis

JAKARTA -- Kalangan masyarakat menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Zebra yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang digelar mulai tanggal 15...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here