Rabu, 17 Agustus 2022

Ulama Rekomendasikan Masa Jabatan Presiden Hanya Dua Periode

JAKARTA — Munculnya wacana masa jabatan Presiden bisa sampai 3 periode akhir-akhir ini, membuat kalangan ulama harus menyikapi guna meredam polemik yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan politik di tanah air. Karenanya, dalam forum Ijtima ulama yang digelar di Jakarta sejak Selasa (9/11) hingga Kamis (11/11/2021), para ulama membuat kesimpulan penting.

Yaitu, masa jabatan Presiden atau Kepala Negara harus dibatasi maksimal dua periode. Keputusan ulama ini, tak lain untuk mencegah mafsadah atau kerusakan yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan melanggar hukum.

“Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana diatur dalam konstitusi yang berlaku wajib untuk diikuti guna mewujudkan kemaslahatan serta mencegah mafsadah,” ujar Ketua MUI Asrorun Niam Soleh dalam keterangan persnya di akun You Tube MUI, Jumat (12/11/2021).

Selain itu, dalam Ijtima Ulama, MUI juga sepakat bahwa pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

“Memilih pemimpin (nashbu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam pemilu hukumnya wajib,” jelas Niam.

Baca Juga :  DPP Permana Nilai Tindakan Densus 88 Tembak Mati Tersangka Teroris Sesuai Prosedur

Namun MUI berpendapat, pemilu harus dilaksanakan dengan berbagai ketentuan. Di antaranya; dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia; pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, kejujuran, Amanah, kompetensi, dan integritas.

Kemudian, guna mencegah terjadinya ketidakadilan serta perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka pemilu juga harus bebas dari suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Sementara, untuk pelaksanaan pilkada, MUI berpandangan bahwa pengangkatan kepala daerah seharusnya dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. MUI menilai selama ini pelaksanaan Pilkada lebih besar masfadahnya daripada maslahatnya.

“Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berlaku saat ini dinilai lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, antara lain: menajamnya konflik horizontal di tengah masyarakat, menyebabkan disharmoni, mengancam integrasi nasional, dan merusak moral akibat maraknya praktek politik uang,” pungkas Niam. (***/CP)

Latest news

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...
Baca Juga :  Laga Kedua Piala AFF, Indonesia Ceploskan 5 Gol ke Gawang Laos

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Pemilih Partai Nasdem Lebih Menghendaki Ganjar Ketimbang Anies

JAKARTA - Setelah Partai NasDem merekomendasikan tiga calon presiden 2024 hasil rakernas, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa, Lembaga survei Saiful Mujani...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here