Kabarindo24jam.com | Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto sangat bersemangat dan terlihat gembira saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Cibinong, Senin (3/11/2025). Kegiatan ini merupakan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Bupati Rudy lantas menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni. “Kami berkomitmen bersama pemerintah pusat dan provinsi menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Rudy dalam pernyataannya dikutip, Rabu (5/11/2025).
Bahkan sebagai wujud dukungannya, Bupati Rudy menyebut akan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat ber KTP Bogor yang akan mengambil kredit rumah subsidi. Ia juga menegaskan dalam mendukung program 3 juta rumah subsidi, bakal memberikan kemudahan khususnya terkait perizinan.
”Subsidi program 3 juta rumah pertama adalah kita diminta untuk memberikan beberapa kemudahan – kemudahan, khususnya terkait perizinan di Kabupaten Bogor,” kata dia. Selain permudah perizinan, kata Rudy, bagi masyarakat ber KTP Kabupaten Bogor yang ingin mengambil kredit rumah untuk pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nol persen atau digratiskan.
Sedangkan untuk warga luar Bogor yang mengambil kredit tidak gratis BPHTB, tambah Rudy, Pemkab Bogor tetap permudah dalam proses administrasi. “Kenapa yang ber KTP diluar Bogor tidak kita berikan BPHTB 0? Sebab kalau KTP nya masih di luar daerah terus beli rumah subsidi dan tidak mau ber KTP di Bogor, berarti kamu tidak menempati,” jelas dia.
”Ini program tujuannya supaya masyarakat punya rumah, rumahnya untuk ditinggali bukan untuk investasi, sehingga kenapa kita lakukan BPHTB 0 untuk yang ber KTP Bogor. Tetapi yang tidak ber KTP Bogor tetap akan dibantu proses administrasi kependudukannya sehingga tinggalnya di Bogor,” imbuh Bupati.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai sektor perumahan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kemiskinan ekstrem, terutama di Kabupaten Bogor.
“Pertumbuhan ekonomi di Bogor bagus, salah satunya karena sektor perumahan yang aktif. Satu rumah subsidi saja bisa menyerap 4–5 tenaga kerja, belum termasuk sektor pendukung seperti toko bangunan dan transportasi material,” jelasnya.
Maruarar juga menargetkan Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan penyerapan KUR perumahan dan rumah subsidi tertinggi di Indonesia, sekaligus contoh tata kelola perumahan yang efisien dan transparan. “Kita jadikan Kabupaten Bogor contoh nasional. Apalagi di sini tempat tinggal Presiden Republik Indonesia. Angka kemiskinan ekstrem harus turun drastis,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda besar terhadap ekonomi daerah. “Satu rumah melibatkan sedikitnya empat pekerja. Kalau sepuluh ribu rumah dibangun, berarti empat puluh ribu lapangan kerja tercipta,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang menghadirkan program strategis seperti BSPS, MLPP, dan Kredit Program Perumahan (KPP), yang diharapkan mampu memperluas akses perumahan di Jawa Barat. “Tahun depan akan ada 400 ribu unit BSPS. Kami berharap minimal 20 persen untuk Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kementerian PKP melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II terus memperkuat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pada Tahun Anggaran 2025, total alokasi BSPS di Jawa Barat mencapai 6.374 unit rumah, dengan rincian alokasi perdesaan sebanyak 4.710 unit, alokasi perkotaan 1.279 unit, dan alokasi pesisir 385 unit.
Program BSPS tahun ini tersebar di berbagai kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Karawang sebanyak 834 unit, Kabupaten Bogor 1.351 unit, Kota Bogor 188 unit, Kabupaten Garut 535 unit, serta sejumlah daerah lainnya seperti Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, Sukabumi, Purwakarta, dan Majalengka. (Man/Dul)