Kabarindo24jam.com | Bogor – Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Jaro Ade Ruhandi, mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi yang difokuskan pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan pendampingan dan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, dinilai telah membawa dampak perubahan yang sangat positif.
Dampak positifnya, tegas mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2014 – 2019 ini, telah memberikan pengaruh besar terhadap percepatan pengawasan internal di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Pendampingan yang dilakukan KPK memberikan dampak nyata. Pengawasan internal di SKPD semakin responsif meski waktu yang tersedia terbatas. Seluruh perangkat daerah juga berusaha maksimal menjalankan arahan, termasuk menindaklanjuti catatan dari BPK,” kata Wabup Jaro dalam siaran pers Diskominfo Kabupaten Bogor dikutip pada Jumat (3/10/2025).
Wabup Jaro Ade juga menekankan bahwa seluruh langkah pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Bogor bukan semata-mata kewajiban birokrasi, melainkan juga bentuk pengabdian dan ibadah dalam mengemban amanah masyarakat.
“Karena itu, kami berharap KPK terus mendampingi agar kami senantiasa istiqomah menjaga pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas,” imbuh Jaro Ade yang terpilih di Pilkada serentak 2024 lalu berpasangan dengan Rudy Susmanto, Bupati Bogor saat ini.
Capaian positif atas kerjasama dengan KPK tersebut, tambah Jaro Ade, Pemkab Bogor kini memiliki tekad kuat untuk mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, terbuka, dan taat aturan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP bukanlah hal yang sederhana, melainkan membutuhkan konsistensi dan komitmen bersama. “Dengan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, komunikasi yang transparan, dan menjalankan aturan sesuai arahan Bupati Bogor, saya optimistis predikat WTP dapat terus kita jaga,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Pemkab Bogor menggelar Rapat Koordinasi jajaran SKPD terkait tata kelola pemerintahan di Gedung Serbaguna 1 Sekretariat Daerah pada Senin (29/9/2025). Rapat koordinasi ini juga dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, bersama jajarannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Inspektorat, serta seluruh kepala perangkat daerah. (Cky/*)