Kabarindo24jam | Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Bogor tahun 2025. Persetujuan itu mengemuka dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (30/7/2025).
Atas hal itu, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyambut baik Keputusan DPRD dan menegaskan betapa pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif (Pemerintah Kota – DPRD) untuk mengawal implementasi visi-misi Kota Bogor.
“Alhamdulillah, RPJMD dan KUA-PPAS sudah disetujui. Jadi ada beberapa poin yang menurut saya sudah selaras dan berada dalam satu frekuensi, terutama terkait misi kita, Bogor Sehat, Bogor Lancar, Bogor Sejahtera, dan Bogor Cerdas,” ujar Dedie dalam keterangannya dikutip, Kamis (31/7/2025).
Menurut Wali Kota, tantangan terbesar yang dihadapi ke depan adalah soal pendanaan dan ia menyebut, seluruh program dan kegiatan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan anggaran yang memadai. “Kekurangan anggaran harus kita penuhi, untuk itu, kami mengajak DPRD bersama-sama mencari formula menambah potensi pendapatan daerah,” katanya.
Beberapa sumber pendapatan yang menjadi perhatian dirinya bersama Pemkot Bogor antara lain sektor perparkiran dan reklame. Dedie menyebut, sistem perparkiran di Kota Bogor ke depan akan diarahkan menuju digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
“Perparkiran yang tadinya manual bisa kita ubah menjadi sistem elektronik, begitu juga dengan pendapatan dari reklame yang saat ini masih sporadis, ke depan kita ingin punya sistem monitoring yang terkonsolidasi,” jelasnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membangun sistem monitoring dan command center yang mampu mendeteksi titik-titik reklame secara real time, termasuk status retribusinya. “Nanti kita bisa tahu, titik ini sudah terdaftar atau belum, sudah bayar atau belum, bisa juga ada sistem peringatan otomatis, ini jadi potensi pendapatan baru,” papar Dedie.
Selain itu, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dinilai masih memiliki ruang untuk dimaksimalkan dan saat ini realisasi PBB Kota Bogor masih di angka 60 persen yang mana sisanya menjadi prioritas untuk ditingkatkan. (Man/*)