Kabarindo24jam.com | Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil langkah cepat pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Tiga pejabat penting di lingkungan BBPJN Sumut resmi dinonaktifkan demi menjaga integritas dan keberlanjutan pelayanan publik.
“Untuk menjaga integritas dan kinerja institusi, kami telah menonaktifkan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, serta Kepala BBPJN Sumut dari jabatannya,” ujar Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Salah satu pejabat yang dinonaktifkan adalah HEL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah I Sumut, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. HEL juga diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan sedang ditahan oleh penyidik.
Sementara itu, dua pejabat lainnya—Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut—diberhentikan dari jabatannya karena dinilai belum menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat tata kelola serta menjamin kesinambungan program strategis di wilayah tersebut.
“Kita harus memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara independen dan tanpa intervensi. Namun di saat yang sama, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti,” kata Dody. Ia menambahkan, pelaksana tugas (Plt) telah ditunjuk guna mengisi kekosongan jabatan tersebut agar pelaksanaan proyek tetap berjalan optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Dody menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi di jajaran pemerintahan. “Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib dihentikan, atau yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat,” tegasnya, mengutip pesan Presiden.
Dody juga mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola anggaran, sebagaimana disampaikan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom senior sekaligus ayah Presiden Prabowo. Ia menyebut, tingginya biaya ekonomi dan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam struktur pemerintahan.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam OTT yang dilakukan pada Kamis malam (26/6) lalu. Salah satunya adalah HEL, ASN Kementerian PU, yang diduga terlibat suap terkait proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional di Sumatera Utara.
Kementerian PUPR menyatakan tetap berkomitmen mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan memperkuat pengawasan internal guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
