Kabarindo24jam.com | Serang – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti kembali menjadi sorotan publik setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kejanggalan dalam pengadaan makanan dan minuman senilai hampir Rp1,89 miliar untuk RSUD Cilograng dan RSUD Labuan yang belum resmi beroperasi.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang membayangi Ati, termasuk harta kekayaan fantastis dan polemik rekrutmen tenaga kesehatan.
Ati Pramudji Hastuti telah beberapa kali menjadi sorotan publik karena kontroversi yang membayanginya.
Contoh yang paling janggal adalah laporan LHKPN 2022 yang menunjukkan harta kekayaannya mencapai Rp24,5 miliar, menjadikannya ASN terkaya di Banten.
Publik mencermati perbandingan kekayaannya dengan pejabat lain, termasuk Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang memiliki harta sebesar Rp15 miliar.
Temuan BPK tentang kejanggalan pengadaan makanan dan minuman di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dugaan markup sebesar Rp251,7 juta dan temuan bahan makanan yang mendekati masa kedaluwarsa juga menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelayanan kesehatan di Banten.
Ati Pramudji Hastuti telah memberikan tanggapan atas kontroversi yang membayanginya, namun tanggapannya seringkali menimbulkan reaksi negatif dari publik.
Dalam kasus harta kekayaannya, Ati menyatakan bahwa data LHKPN tidak sepenuhnya akurat, namun pernyataannya tersebut justru memicu lebih banyak pertanyaan dan kecurigaan.
