Kabarindo.com,Bengkulu – Masyarakat Bengkulu belum sepenuhnya pulih dari dampak gempa 6,3 Magnitudo yang mengguncang wilayah ini pada Jumat dini hari (23/5/2025). Kini, mereka dihadapkan pada dua beban baru yang semakin menyulitkan kehidupan sehari-hari: kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor.
Kelangkaan BBM Kian Parah, Warga Mengular di SPBU
Kelangkaan BBM melanda hampir seluruh SPBU di Kota Bengkulu hingga kabupaten sekitarnya seperti Kepahiang dan Bengkulu Tengah. Antrean panjang kendaraan roda dua dan empat menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Warga bahkan rela antre di SPBU yang masih kosong, berharap pasokan BBM segera datang dari depo di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
“Saya dari kemarin cari BBM tapi kehabisan terus. Hari ini antre dari pagi, tapi belum juga dapat,” keluh Marta, warga Kelobak Kepahiang.
Pasokan BBM yang sebelumnya berasal dari Pelabuhan Pulau Baai kini terganggu karena pendangkalan alur laut. Distribusi pun bergantung penuh pada jalur darat dari luar provinsi, yang juga mengalami keterlambatan. SPBU hanya menerima suplai 8 ton per hari, jauh dari kebutuhan harian rata-rata 13 ton.
Ojek Online Tercekik, BBM Langka, Pendapatan Hilang
Driver ojek online, Angga, mengaku pendapatannya anjlok drastis. Ia bahkan harus mengurangi rute pengantaran karena keterbatasan BBM.
“Bagaimana mau bayar pajak kalau cari minyak saja susah? Sekarang cari makan saja sudah susah, apalagi mikir pajak,” tegasnya.
Pajak Naik, Rakyat Tertekan
Situasi makin pelik karena Pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan tarif opsen pajak kendaraan hingga 66 persen. Hal ini memantik protes keras dari masyarakat.
“Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil pascagempa, mereka dipukul dua kali: BBM langka dan pajak naik. Ini kebijakan yang tidak berpihak,” ujar Anjar Wahyu Wijaya, Ketua HMI Cabang Bengkulu.
Ia mendesak Pemprov untuk segera melakukan intervensi strategis:
• Memastikan distribusi BBM lancar
• Meninjau kembali kebijakan pajak di masa pemulihan
Pemerintah Diduga Lamban Menanggapi
Dinas Perdagangan Bengkulu Tengah telah turun ke lapangan. Kepala dinas, Zamzami Syafei, mengakui keterlambatan distribusi sebagai pemicu utama krisis. Namun, belum ada solusi konkret untuk mengatasi keterbatasan pasokan yang hanya setengah dari kebutuhan harian.
Sementara itu, masyarakat terus mendesak pemerintah untuk lebih tanggap.
“Jangankan bayar pajak, untuk beli BBM saja harus berjibaku. Pemerintah harus hadir, bukan hanya hitung angka di atas kertas,” ungkap warga lainnya dengan nada kecewa.
