Kabarindo24jam.com | Jakarta — Candaan bernada seksis yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat kunjungan kerja ke Puskesmas Sirnajaya, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan tajam. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengimbau Dedi untuk berhenti mengucapkan gurauan yang merendahkan tubuh dan pengalaman perempuan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam bertutur kata dan bersikap bagi para tokoh publik. “Kami mengimbau KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk berhenti dan tidak mengulangi candaan dan gurauan seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan dalam pelaksanaan tugas dan kesehariannya sebagai pejabat negara,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Dahlia, setiap pernyataan pejabat publik tak hanya didengar oleh orang dewasa, tetapi juga direkam oleh anak-anak dan generasi muda yang menjadikan mereka sebagai panutan.
Lebih lanjut, Komnas Perempuan menekankan bahwa gurauan seksis bukan sekadar hal remeh, melainkan bagian dari bentuk kekerasan seksual. Hal ini telah diatur secara hukum dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). “Warga dapat saja melaporkan para pejabat negara yang tidak menjaga moral etisnya dalam menempatkan situasi yang seharusnya memberikan rasa aman,” ujar Dahlia.
Ia menambahkan, candaan semacam itu sering muncul karena dianggap lumrah dalam budaya patriarki, padahal menyisakan ketidaknyamanan bagi perempuan yang menjadi objek gurauan tersebut. “Ucapan dan bahasa merupakan medium pikiran, ide, dan perasaan yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan budaya serta pandangan seseorang,” ucap Dahlia. “Candaan atau gurauan seksis justru dapat menjadi medium untuk memelihara pandangan-pandangan dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan.”
Sebelumnya, dalam kunjungannya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dedi Mulyadi sempat melontarkan candaan yang mengandung muatan seksis kepada sejumlah ibu-ibu penerima bantuan. Momen tersebut terekam dan beredar, memicu kritik dari sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat sipil.
Komnas Perempuan berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat publik agar lebih sensitif terhadap isu gender dan menghentikan praktik candaan yang merendahkan martabat perempuan.(Dky*/)
