Kabarindo24jam.com | Jakarta – Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Wily Aditya mengemukakan bahwa fenomena maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala film animasi One Piece yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah di Indonesia bukanlah tindakan melecehkan simbol negara.
Dia menegaskan pengibaran bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara, apalagi tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih,” ujar Wily kepada wartawan, Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Dia kemudian mengajak publik untuk menyikapi fenomena itu secara proporsional. Semua dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran tertentu. “Membunuh nyamuk tidak perlu menggunakan granat atau mesiu. Responsnya harus tetap proporsional. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi,” kata dia.
Dia juga menggarisbawahi bahwa ekspresi seperti itu biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, menurutnya, semangat itu sering kali tidak dibarengi dengan nalar yang cukup. “Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai NasDem tersebut menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya. Jika itu bisa diwujudkan, maka ekspresi semacam ini akan kehilangan gaungnya. “Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris,” tutur dia.
Meski begitu, dia menolak gagasan untuk merespons aksi ini dengan tindakan represif atau bahkan ajakan dialog langsung kepada pelaku pengibaran. “Fenomena semacam ini cukup dicermati dan dipahami. Jangan justru terjebak dalam provokasi,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa bulan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperingati perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia.
“Bulan kemerdekaan adalah sebuah pengingat untuk kita semua, bahwa kita mewarisi bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan,” kata Budi melalui keterangan persnya, Minggu (3/8).
Budi menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, pihaknya mencermati adanya indikasi provokatif dari sekelompok pihak yang berusaha merendahkan simbol Merah Putih dengan menggantinya menggunakan bendera dari simbol fiksi. Ia menilai hal ini sebagai tindakan yang memprihatinkan.
Ia menambahkan bahwa pengibaran Merah Putih merupakan hasil dari perjuangan kolektif bangsa dan merupakan simbol sejarah yang harus dihormati. Karena itu, masyarakat diminta tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak sejalan dengan semangat perjuangan nasional.
Budi juga mengingatkan tentang konsekuensi hukum dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera negara. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun. “Ini adalah upaya untuk melindungi martabat dan simbol negara,” tegas Budi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas dan terukur setiap tindakan yang mengandung unsur kesengajaan dan provokasi terhadap simbol negara, demi menjaga ketertiban dan kewibawaan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap segala bentuk upaya yang dapat memecah belah bangsa. Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan atas isu pengibaran bendera One Piece di berbagai daerah menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak membenturkan kecintaan terhadap budaya populer seperti One Piece dengan nilai-nilai kebangsaan dan penghormatan terhadap simbol negara. “Sejak awal saya sudah sampaikan tidak perlu dibenturkan. Ada upaya pecah belah, karena banyak generasi tua yang tidak tahu menahu tentang One Piece,” kata Dasco saat dihubungi wartawan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menekankan bahwa tidak seharusnya para penggemar One Piece didiskreditkan dengan tuduhan makar atau upaya menjatuhkan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa simbol bajak laut dalam anime tersebut telah lama menjadi bagian dari budaya generasi muda. (Cky/*)
