Kabarindo24jam.com | Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sudah menindaklanjuti persoalan keuangan yang membelit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor sesuai dengan arahan Wali Kota Dedie A Rachim. Diketahui, krisis keuangan melanda RSUD Kota Bogor setelah ketahuan berhutang sampai Rp104 miliar hingga Juni 2025.
Denny mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan jajaran RSUD untuk menata ulang pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit pelat merah tersebut. “Sekarang kami mencoba koordinasi dengan RSUD terkait pengelolaan, tata kelola administrasi dan keuangan,” ujar Denny, Senin (4/8/2025).
Selain koordinasi, lanjut Denny, Pemkot Bogor juga tengah mengumpulkan data-data untuk dilakukan kajian mendalam guna mencari solusi yang tepat. “Persoalannya itu, kami tengah mengumpulkan data yang valid untuk dikaji,” jelas mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor ini.
Sekda Denny pun berharap, permasalahan keuangan RSUD Kota Bogor bisa segera ditangani sehingga tidak berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. “Mudah-mudahan cepat tertangani dan terealisasi penanganannya. Apa yang menjadi kendala bisa segera diselesaikan, dan tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan,” ucapnya.
Terkait klaim BPJS Kesehatan, Denny mengakui sebagian berjalan lancar, namun masih ada yang tertunda karena masalah persyaratan. “Kalau BPJS Kesehatan klaimnya lancar, tapi mungkin ada beberapa yang belum bisa diklaim karena kelengkapan persyaratan dan masih tertunda,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, telah meminta Sekda Denny Mulyadi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RSUD Kota Bogor menyusul permasalahan keuangan yang semakin pelik. “Saya perintahkan Pak Sekda untuk melakukan evaluasi dan melaporkan langsung ke saya hasilnya,” kata Dedie belum lama ini.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor akan mengambil langkah strategis sesuai hasil evaluasi yang dilakukan. “Apa saja langkah yang harus diambil oleh Pemkot Bogor akan kami tentukan. Tapi memang kalau dilihat sepintas, ini masalah efisiensi anggaran di internal RSUD Kota Bogor,” tandasnya.
Terpisah, kepada wartawan belum lama ini, Direktur RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir mengungkapkan, saat ini pihak RSUD masih berupaya melunasi utang tersebut. Ilham mengeklaim, dari total nilai utang Rp 91,5 miliar itu, pihak rumah sakit sudah melakukan pelunasan sebesar Rp 87 miliar.
“Masih dalam batas pengendalian. Utang tersisa tinggal sekitar Rp 4 miliar. Sisa utang Rp 4 miliar itu pembayarannya masuk ke tahun ini. Jadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) itu seperti roda. Kita harus menyesuaikan tata kelola keuangan,” jelas dia.
Ilham menyampaikan, RSUD Kota Bogor terpaksa berutang lantaran pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang. Pada tahun 2024, RSUD Kota Bogor harus melakukan 8.000 tindakan operasi, termasuk menangani pasien yang tidak tercover pembiayaan sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.
“Semua rumah sakit pasti punya utang. Tapi kami tegaskan masih di dalam kendali. Kenapa nilainya fantastis? Ya karena sepanjang 2024 kami total melakukan operasi hingga 8.000 tindakan,” kata Ilham.
Dari 8.000 tindakan operasi yang dilakukan, sekitar 5.000 pasien merupakan pasien operasi cito atau pasien yang harus mendapatkan penanganan cepat. Sementara, 3.000 pasien merupakan operasi elektif.
Kondisi tersebut, lanjut Ilham, membutuhkan biaya tinggi sehingga pihak rumah sakit harus melakukan subsidi. “Operasi cito itu sesuai dengan diagnosa pasien. Kalau pembayarannya menggunakan BPJS tidak akan nyambung. Karena itulah disubsidi oleh rumah sakit dan menjadi pengeluaran kami,” ujar dia. (Man/*)
