Kabarindo24jam.com | Cibinong – Kabupaten Bogor kini resmi memegang kendali langsung dalam upaya normalisasi sungai dan setu untuk mengatasi banjir setelah Bupati Bogor Rudy Susmanto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8/2025).
Melalui kesepakatan ini, Pemkab Bogor diperkuat kewenangannya untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi penanganan banjir yang lebih cepat, terintegrasi, dan menyentuh akar masalah.
“Selama ini yang kita lakukan baru sebatas penanganan korban dan rumah tinggal, belum menyentuh akar permasalahan. Dengan MoU ini, kita punya payung hukum jelas untuk melakukan normalisasi sungai dan setu,” ujar Bupati Rudy.
Ia menegaskan, langkah ini merupakan strategi jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai kewenangan masing-masing, demi keselamatan warga. “Pemerintah saat ini tengah menginventarisasi jalur air dari hulu hingga hilir untuk menentukan intervensi teknis,” ujarnya.
Bupati Bogor menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten dalam penanganan banjir. “Saatnya kita satukan kekuatan anggaran dan sumber daya agar penanganan bencana bisa dilakukan tuntas,” tegas Bupati Bogor.
Sebelumnya, Bupati Rudy Susmanto mengeluarkan himbauan agar warga yang memiliki bangunan di bantaran sungai agar membongkar secara mandiri. “Kami minta agar bangunan yang berada di sempadan sungai agar dibongkar,” kata Rudy usai rapat koordinasi penanganan banjir di Kantor Kecamatan Rancabungur, Selasa (12/8/2025).
Rudy mengungkapkan banjir yang terjadi beberapa pekan terakhir juga berdampak pada Balai Benih Ikan milik Pemkab Bogor. “Beberapa indukan dan bibit ikan hanyut terbawa arus. Pemkab Bogor akan segera menyiapkan pengganti agar suplai bibit ke masyarakat tetap berjalan,” ucapnya.
Bupati Bogor memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terus diupayakan, termasuk dapur umum, bantuan kasur, selimut, seragam sekolah, dan sembako. “Besok, alat berat PUPR Kabupaten Bogor akan dikerahkan untuk normalisasi setu dan sungai, meski kewenangannya berada di Provinsi Jawa Barat,” tandas Rudy.
Di luar agenda MoU, Rudy juga menanggapi aduan mahasiswa IPB terkait kerusakan jalan di Lingkar IPB dan kemacetan di Simpang Tiga Dramaga akibat operasional angkutan kota. Menurutnya, Dinas Perhubungan, Bappedalitbang, dan pihak terkait akan segera melakukan kajian. “Mudah-mudahan dalam satu sampai dua minggu ke depan sudah ada langkah nyata yang bisa dilakukan,” kata Rudy. (Adul/*)
