Kabarindo24jam.com | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengemukakan bahwa peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) haruslah menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai tantangan bangsa ke depan untuk dilakukan pembenahan.
“Merefleksikan terkait dengan berbagai tantangan-tantangan ke depan, misalnya terkait dengan soal korupsi, terkait masih ada ketimpangan secara sosial, ekonomi, dan sebagainya,” kata politisi senior Partai Nasdem itu dalam keterangannya dikutip, Selasa (19/8/2025).
Dia juga menyoroti tantangan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di tanah air untuk menjadi fokus perhatian oleh pemerintah. “Kedua juga, pemerataan terkait dengan soal pembangunan, dan tantangan-tantangan itu harus menjadi agenda bersama juga,” ucapnya.
Saan juga memandang usia kemerdekaan RI selama 80 tahun merupakan perjalanan panjang bangsa Indonesia dengan berbagai capaian yang patut untuk disyukuri. “Capaian-capaian yang sudah didapatkan oleh seluruh pemimpin bangsa, termasuk oleh Pak Prabowo, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, dan capaian-capaian ini tentu patut kita syukuri,” tuturnya.
Atas hal itu, Saan pun berharap ke depannya bangsa Indonesia mampu meraih apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dalam meraih kemerdekaan. “Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, cita-cita para pendiri bangsa ini, pelan-pelan mulai mendekati terhadap cita-cita para pendiri bangsa,” kata dia.
Terpisah, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan Astacita Presiden Prabowo Subianto harus diturunkan sampai tingkat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia agar pemerataan nyata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah. “Astacita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.
Dia menuturkan salah satu prioritas yang diusung DPD adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah. (Cky/*)
