Kabarindo24jam.com | Bogor – Forum Ormas Islam Kabupaten Bogor menegaskan penolakannya terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Bogor yang digelar pada Ahad (7/9/2025). Mereka menilai proses musyawarah tidak transparan dan gagal memberi ruang bagi kaderisasi ulama.
Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Bogor yang sekaligus juga ketua Forum Ormas Islam Kabupaten Bogor, H. Ahmad Yani, S.H.I., M.E., dalam wawancara dengan Kabarindo24jam, menyampaikan bahwa penyegaran kepengurusan sangat penting untuk menjaga marwah MUI sebagai rumah besar bagi seluruh ulama.
“Banyak ulama kompeten di Kabupaten Bogor yang seharusnya diberi kesempatan mengemban amanah di MUI. Karena itu kami menolak hasil Musda XI yang justru mempertahankan kepemimpinan lama tanpa membuka ruang regenerasi,” tegas Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, sikap Forum Ormas Islam bukan hadir tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berangkat dari keinginan agar Musda berjalan transparan dan inklusif. “Pernyataan sikap PFOI ini bukan hadir tiba-tiba tapi melalui proses panjang yang berkelanjutan dan berangkat dari keinginan untuk terlaksananya Musda MUI yang transparan dan mampu mengakomodir semua ormas Islam di Kabupaten Bogor,” katanya. Pernyataan ini juga di amini oleh Ketua Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar (PDMA) Kabupaten Bogor, H.Abdul Aziz Sarnata ME,.MPd dan H. Herdi Hendrawan S.Ag, M.E. Ketua PUI (Persatuan Ummat Islam) Kabupaten Bogor .
Maklumat bersama yang dikeluarkan pada 5 September 2025 berisi empat poin penting. Pertama, panitia Musda dinilai tidak pernah berkoordinasi resmi dengan ormas Islam. Kedua, penolakan terhadap rencana perpanjangan kepemimpinan Ketua Umum MUI Bogor untuk periode kelima. Ketiga, desakan agar Musda ditunda hingga ada keterbukaan. Keempat, ancaman tidak menghadiri Musda jika tuntutan tersebut diabaikan.
Maklumat tersebut ditandatangani 11 pimpinan ormas Islam, mulai dari NU, Muhammadiyah, PUI, Mathla’ul Anwar, Al Washliyah, Syarikat Islam, Dewan Masjid Indonesia, PERSIS, IKADI, DDII, hingga Forum Pondok Pesantren. Tembusan juga dikirim ke Bupati Bogor dan Ketua PW MUI Jawa Barat.
Menurut Ahmad Yani, gerakan ini bukan upaya merebut kursi, melainkan penyelamatan agar MUI kembali ke khitahnya. “Kami ingin MUI benar-benar menjadi wadah bersama, bukan organisasi eksklusif. Kepemimpinan perlu regenerasi agar MUI tetap relevan dengan tantangan zaman,” ungkapnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, H. Irfan Awaludin, M.Si, terkait sikap kritis Forum Ormas Islam ini belum membuahkan hasil. Hingga Jumat (12/9/2025), pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp belum mendapatkan jawaban. (Man*/)
