Kabarindo24jam.com | Bogor kota – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan Kota Bogor mencapai status zero new stunting. Dan Dedie pun mewanti-wanti seluruh jajaran Pemkot Bogor untuk mengantisipasi adanya tambahan kasus baru stunting.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini terjadi karena asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, dan sanitasi lingkungan yang buruk, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Hari ini kita melaksanakan rembuk stunting. Tujuannya adalah menjadikan Kota Bogor menuju zero new stunting. Tidak boleh ada lagi tambahan kasus baru stunting, itu target kita,” ujarnya di kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kota Bogor di Hotel Royal Bogor, Rabu (24/9/2025).
Namun, menurut Dedie, tantangan untuk menurunkan kasus stunting masih cukup besar, karena di 2024 lalu start dari 21,20 persen, sementara tahun sebelumnya sudah di 18,2 persen. “Artinya di tahun 2025 tentu tantangannya menjadi lebih besar. Untuk menurunkan prevalensinya saja,” ungkapnya.
Wali Kota Dedie pun tetap menyatakan optimis target tersebut dapat dicapai, apalagi kini ada keberadaan Satuan Pelaksana Penanganan Gizi (SPPG) di Kota Bogor yang dapat mendukung upaya zero new stunting. Ia menekankan pentingnya agar program ini tidak hanya menyasar siswa dan siswi di sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui serta balita.
“Lebih penting lagi adalah koordinasi dengan wilayah. Camat lurah yang masih memiliki data anak-anak stunting dikaitkan dengan SPPG sasarannya harus lebih fokus,” ujarnya seraya menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara seluruh pihak harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya formalitas atau sekadar narasi.
Diketahui saat ini, Kota Bogor memiliki 32 unit SPPG yang diharapkan dapat berperan aktif dalam intervensi kasus stunting. Adapun target penurunan angka stunting yang dicanangkan di 2025 dari 1.588 kasus menjadi sekitar 1.510 kasus. “Tadi kan harus turun dulu, ditambah tidak boleh adalagi new stunting itu yang paling penting,”
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Jenal Mutaqin, menilai intervensi stunting harus berbasis kebutuhan individu. “Dari 1.588 itu, treatment-nya tidak semua sama. Tidak semua harus dikasih protein atau telur. Harus ada pola berbasis kebutuhan individu by name by address, baik balita, ibu hamil, maupun calon pengantin baru,” jelasnya.
Menurut Jenal, dukungan relawan, donatur, dan SPPG menjadi peluang besar mempercepat penurunan stunting. Namun, agar lebih efektif, ia mengusulkan adanya sistem pemantauan berbasis aplikasi digital. “Dengan aplikasi, donatur bisa tahu perkembangan fisik dan gizi anak yang dibantu. Ada rasa memiliki dan tanggung jawab, sehingga perjuangan ini lebih terasa,” ujarnya.
Selain fokus pemenuhan gizi, Pemkot Bogor juga memberi perhatian pada isu pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor penyumbang stunting. Jenal menegaskan perlunya edukasi dan pembinaan bagi calon pengantin, serta kerja sama dengan KUA dan Dukcapil untuk pendekatan persuasif kepada keluarga. (Cky/*)
