Kabarindo24jam.com | Osaka – “Kerja sama antar daerah Indonesia – Jepang di berbagai sektor terus mengalami peningkatan.” Hal itu ditegaskan oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo Maria Renata Hutagalung dalam Local Government Cooperation Forum yang digelar di Paviliun Indonesia, World Expo Osaka, 10 Oktober 2025.
Acara yang bertajuk “Enhancing and Empowering Local Partnership: Sharing Best Practices and Future Ideas For Collaboration” ini dihadiri Director-General of Southeast, Southwest, and Asian Affairs Department, Kemlu Jepang, Shingo MIYAMOTO; Director-General Southeast Asia and Pacific Department, JICA, Gen YONEDA; Konsul Kehormatan RI Nagoya, Hideo SUGIMOTO; Sekretaris Menteri, Bappenas, Teni Widuriyanti; dan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Bappenas, Vivi Yulaswati.
Sebanyak 32 orang perwakilan berbagai daerah di Jepang hadir di Pavindo dan lebih dari 60 orang perwakilan daerah Indonesia hadir secara daring.
Maria Renata Hutagalung dalam sambutannya juga menekankan kerja sama antardaerah tidak harus dalam bentuk sister province atau sister city. Untuk itu, forum ini berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran dan pengalaman guna meningkatkan kerja sama antardaerah di Jepang dan Indonesia.
“Kerja sama yang berdampak langsung justru bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana namun strategis pada skala daerah, bukan hanya kerja sama dalam skala besar yang terkesan rumit” ujar KUAI Tokyo Maria Renata Hutagalung yang didampingi Koordinator Fungsi Politik Titik Nahilal Hamzah, Sekretaris Pertama Fungsi Politik Gina Anggraini; dan, Sekretaris Kedua Budi Akmal Djafar.
Kegiatan yang terbagi dalam dua sesi panel ini menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah di Jepang. Panel satu menghadirkan panelis yaitu Walikota Tono City, Direktur Kerja Sama Internasional Kawasaki City, perwakilan Osaki Town dan Prefektur Miyagi, yang membagikan pengalaman mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah di Indonesia, seperti Purbalingga, Bandung dan Jakarta. Kerja sama yang dijalin di bidang penanganan sampah, ketenagakerjaan, serta pengelolaan air bersih.
Sementara pada panel kedua menghadirkan narasumber dari pihak ketiga yang membantu memfasilitasi kerja sama antardaerah yaitu Kemlu Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Sasakawa Peace Foundation (SPF). Sesi ini membahas tentang teknis penyelenggaraan kerja sama antardaerah Jepang dan Indonesia termasuk berkaitan dengan skema pendanaan, perizinan dan pengembangan bidang kerja sama.
Hadir pula secara daring, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri RI, yang merupakan koordinator kerja sama antardaerah Indonesia dan Jepang di Jakarta. (Ls*/)
