Kabarindo24jam.com | Bogor – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, dr. Yuno Abeta Lahay, menyoroti maraknya praktik penyediaan akomodasi berbasis aplikasi di Kota Bogor yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Fenomena ini, kata Yuno, tidak hanya berpotensi menyalahi aturan, tetapi juga merugikan pemerintah karena tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Sekarang banyak ruko, rumah, atau hunian yang disulap jadi tempat penginapan dan disewakan lewat aplikasi. Ini jelas menyalahi aturan,” ujar Yuno saat ditemui di Bogor.
Dokter sekaligus pelaku industri perhotelan yang dikenal lugas ini, menegaskan bahwa pandangannya bukan didasari oleh rasa tersaingi, melainkan karena ingin semua pihak berjalan sesuai regulasi. Menurutnya, aturan dibuat bukan untuk membatasi, melainkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.
“Bukan karena kami merasa tersaingi. Justru kami ingin semuanya tertib. Kalau hotel resmi saja harus taat aturan, bayar pajak, dan ikuti sertifikasi, maka seharusnya akomodasi berbasis aplikasi pun diperlakukan sama,” tegasnya.
Yuno menyebut, pengawasan dari pemerintah kota sangat penting agar sektor akomodasi tidak berkembang liar. Ia menilai Pemkot Bogor perlu memperkuat regulasi serta melakukan pendataan terhadap seluruh unit penginapan yang beroperasi secara daring. Dengan begitu, seluruh pelaku usaha bisa berada dalam sistem resmi yang memberikan manfaat bagi daerah.
“Kami di PHRI siap merangkul semua pelaku usaha akomodasi, termasuk yang berbasis aplikasi. Asal mau tertib dan ikut aturan, kami terbuka. Justru dengan mereka bergabung, semua bisa terkontrol dan kas daerah juga dapat pemasukan,” kata Yuno.
Menurutnya, kontribusi pajak dari sektor perhotelan dan restoran memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, penting agar setiap pelaku usaha memiliki izin resmi dan terdata dengan baik. “Kalau tidak diatur, yang rugi bukan hanya pelaku usaha resmi, tapi juga pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Yuno juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap sektor perhotelan. Ia menyebut, segmen pasar utama hotel di Bogor masih bergantung pada kegiatan pemerintahan dan lembaga kementerian. Karena itu, pembatasan anggaran sering kali langsung berimbas pada tingkat hunian hotel.
“Kalau restoran masih bisa bertahan karena kebutuhan makan itu tidak tergantikan. Tapi untuk hotel, kalau kegiatan pemerintahan berhenti, efeknya langsung terasa,” jelasnya.
Meski begitu, Yuno tetap optimistis sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Bogor akan kembali tumbuh. Ia menilai, dengan pengawasan yang baik, regulasi yang tegas, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan, industri ini bisa lebih sehat dan berkelanjutan.
“Selama semua pihak mau duduk bareng dan kerja sama, saya yakin Bogor bisa jadi contoh kota dengan tata kelola pariwisata yang tertib dan maju,” tutupnya. (Man*/)
