Kabarindo24jam.com | Bogor kota – Wali Kota Dedie A Rachim memastikan bakal melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada akhir Desember 2025 dan berlanjut pada Januari 2026. Keputusan ini dilakukan, selain untuk mengisi kekosongan empat jabatan eselon II (setingkat kepala dinas dan badan), juga sebagai dari penyegaran serta penempatan sesuai kapasitas dan kompetensi.
“Dalam akhir bulan ini insyaallah akan ada pelantikan dan kemudian akan disusul nanti setelahnya di awal tahun depan,” ujar Dedie dalam pernyataannya yang dikutip, Kamis (18/12/2025). Ia menjelaskan, seluruh tahapan telah dilalui, termasuk proses asesmen terhadap sejumlah pejabat.
Dari asesmen tersebut, terdapat kandidat yang dinilai memenuhi kriteria dan ada pula yang dinyatakan tidak sesuai. “Proses sudah dilaksanakan, ada semacam asesmen. Sudah ada nama-namanya, tapi ada yang fit dan ada yang tidak fit,” katanya.
Saat ini, Dedie masih menunggu hasil persetujuan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar penetapan pejabat yang akan mengisi jabatan kosong. “Saya sedang menunggu juga hasil pertek dari BKN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan bisa menduduki jabatan yang kosong,” jelasnya.
Wali Kota Dedie juga mengakui, dalam proses penataan jabatan terdapat dinamika di lapangan, termasuk adanya kondisi yang tidak sejalan dengan peraturan wali kota (perwali). Namun, ia menegaskan tidak akan mengubah aturan hanya demi menyesuaikan kebutuhan sesaat. “Saya tidak ubah perwali. Saya akan sesuaikan dan tetap patuh kepada aturan-aturan di atasnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh keputusan akan diambil berdasarkan aturan serta kompetensi pejabat, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu. “Kalau memang sudah disusun sedemikian rupa, saya akan ikut perwali yang lama. Kalau diubah lagi nanti ada favoritisme atau seolah-olah saya mengakomodir satu dua orang. Saya tidak mau,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Bogor akan bergeser posisi, sementara beberapa pejabat eselon III diproyeksikan mendapat promosi menjadi kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun di kalangan jurnalis, beredar nama-nama yang santer disebut bakal mendapat promosi sebagai kepala OPD antara lain Kabag Kesra Setda Kota Bogor Abdul Wahid, Kabag PBJ Setda Kota Bogor Lia Kania Dewi, serta Wakil Direktur RSUD Kota Bogor Hidayatulloh.
Sementara itu, pejabat eselon II yang dikabarkan akan mengalami pergeseran jabatan di antaranya Kepala Kesbangpol Adi Novan, Kepala Bapenda Deni Hendana, dan Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno. Selain rotasi di level pejabat tinggi, perombakan juga diperkirakan akan terjadi di jajaran camat dan lurah di wilayah Kota Bogor.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menekankan pentingnya kompetensi dan integritas dalam rencana rotasi pejabat Pemkot Bogor. Ia menyebut Komisi I DPRD mendukung langkah Walikota Dedie dalam melakukan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) sepanjang dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan pada prinsip meritokrasi.
“Komisi I menekankan pentingnya proses rotasi, mutasi, dan promosi yang mengedepankan kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja pegawai, bukan atas dasar kedekatan atau kepentingan politik tertentu,” kata Karnain.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan publik, bukan semata-mata sebagai penyegaran rutin birokrasi. “Mutasi dan promosi seharusnya mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjawab tantangan pelayanan kepada masyarakat secara efektif,” tambahnya.
Komisi I juga siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kepegawaian ini agar tidak menimbulkan polemik atau ketimpangan di lingkungan Pemkot Bogor. “Kami akan terus memantau agar proses ini berjalan adil dan sesuai regulasi” pungkasnya. (Man/*)
