Kabarindo24jam.com | Amerika – Situasi politik Venezuela kembali menjadi sorotan dunia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer AS telah melakukan operasi besar-besaran di negara tersebut. Melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump menyatakan Presiden Venezuela Nicolás Maduro bersama istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negaranya pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa operasi itu merupakan keberhasilan militer Amerika Serikat. Ia menyebut serangan tersebut menargetkan kepemimpinan Venezuela secara langsung. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Venezuela terkait klaim penangkapan Maduro tersebut.
Laporan Reuters menyebutkan adanya ledakan yang mengguncang Caracas dan sejumlah wilayah lain pada Sabtu pagi waktu setempat. Helikopter juga dilaporkan terlihat terbang rendah di atas kepulan asap di ibu kota Venezuela, memicu spekulasi bahwa operasi militer skala besar memang tengah berlangsung. Jika terbukti, langkah ini akan menjadi intervensi militer AS paling signifikan di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989.
Ketegangan antara Washington dan Caracas sendiri telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Trump menuduh Maduro memimpin “negara narkoba” dan melakukan manipulasi pemilu, tuduhan yang berulang kali dibantah Maduro. Presiden Venezuela justru menilai AS berniat menguasai cadangan minyak negaranya. Menariknya, sehari sebelum klaim penangkapan muncul, Maduro menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan AS terkait isu narkoba dan minyak, sebagaimana dikutip BBC News.
Di tengah eskalasi tersebut, BBC News juga melaporkan peningkatan operasi militer AS di kawasan Karibia dan Pasifik timur dengan dalih perang melawan narkoba. Lebih dari 30 serangan terhadap kapal yang dituding membawa narkotika telah dilakukan dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, rencana AS menggandakan hadiah penangkapan Maduro dan menetapkan pemerintah Venezuela sebagai Foreign Terrorist Organisation terus menuai penolakan keras dari Caracas, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai dalih politik untuk menjatuhkan pemerintahannya. (Man*/)
