Kabarindo24jam.com | Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih memilih istilah sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi, usai memutuskan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap sebagai partai penyeimbang ditegaskan PDIP lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar pada 10-12 Januari di Ancol, Jakarta Utara.
“PDI Perjuangan sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa kami tidak akan – tidak di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro dalam keterangan persnya yang dikutip, Senin (12/1/2026). Sikap politik tersebut, ucap Seno, di luar urusan mendukung atau menolak setiap program pemerintah.
Ia menambahkan, bahwa PDIP akan mendukung semua program yang baik dari pemerintah. Begitu pula sebaliknya, partainya tak akan segan mengkritik program atau kebijakan yang tak sesuai kehendak rakyat.
Menurut dia, rasionalitas sikap PDIP itulah yang membedakan status antara partai oposisi dan partai penyeimbang. “Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah,” kata Seno.
Dengan menjadi oposisi, ujar dia, PDIP memposisikan diri sebagai cermin atau antitesis dari setiap kebijakan atau program pemerintah. Berbeda dengan penyeimbang, di mana PDIP siap menjadi mitra strategis maupun mitra kritis. “Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis,” ucap Seno.
Di sisi lain, lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial, sehingga tak mengenal istilah koalisi. Dalam presidensial, hanya ada istilah berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, maka tidak ada oposisi. Maka sebetulnya yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintahan,” ujar Seno.
Dia mencontohkan sikap PDIP yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Menurut dia, prinsip pemilu adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, tak semestinya hak rakyat untuk memilih calon pemimpinnya dirampas.
“Kita memasuki rezim pemilu, bukan rezim elit, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang. Loh rakyat ini lima tahun sudah berbagai kesempatannya untuk hidup layak itu banyak kesulitan, masa haknya untuk menyuarakan dia mau memilih siapa saja menjadi sulit?” imbuh Seno. (Cok/*)
