Penguatan Sektor UMKM dan Ekraf, Perlu Intervensi Kebijakan yang Terukur

0
74

Kabarindo24jam.com | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Chusnunia Chalim, menekankan betapa pentingnya upaya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif (Ekraf). Langkah ini, dinilai politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sangat krusial untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.

Chusnunia menegaskan, bahwa pembangunan kewirausahaan tidak cukup hanya dengan slogan semata. Diperlukan intervensi kebijakan yang konkret dan terukur. Misalnya, pendidikan vokasi, inkubasi bisnis, akses pembiayaan inklusif, dan kebijakan pendukung UMKM jadi fokus utama. Tujuannya agar UMKM mampu masuk dalam rantai pasok formal.

Ia menyatakan bahwa UMKM terbukti sangat efektif dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 60 persen tenaga kerja di Indonesia terserap oleh sektor UMKM.

Hal ini menjadikannya tulang punggung utama dalam penciptaan lapangan kerja. Sehingga penguatan kebijakan diperlukan agar UMKM dapat terus memberdayakan masyarakat lokal. Selain itu, sektor ini juga mendorong kewirausahaan di berbagai daerah.

“UMKM diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” tutur Chusnunia dalam keterangan persnya yang dikutip pada Senin (12/1/2026).

Meskipun berperan besar, ia mengakui bahwa UMKM masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satunya adalah produktivitas yang relatif rendah. Selain itu, daya saing UMKM di pasar masih terbatas, terutama bagi mereka yang berada di sektor informal. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Intervensi kebijakan yang tepat diharapkan dapat menjadikan UMKM penggerak utama ekonomi. Bukan hanya sekadar penopang sementara di tengah keterbatasan lapangan kerja. Pentingnya akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual (KI) juga ditekankan. Ini khususnya untuk pelaku ekonomi kreatif muda.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang pada Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat itu sebesar 4,85 persen.

Salah satu faktor penyebab kondisi tersebut adalah pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, sektor manufaktur memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja formal. Diketahui, sekitar 60 persen tenaga kerja formal berada di sektor ini. (Cok/*)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini