Kabarindo24jam.com | Bandung -Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah menyiapkan langkah strategis untuk meredam gejolak di wilayah Barat Kabupaten Bogor terkait dampak penutupan tambang. Anggaran sebesar Rp 45 miliar pun telah dialokasikan guna membayar kompensasi kepada 15.293 kepala keluarga (KK) terdampak langsung penutupan sementara aktivitas tambang.
Kebijakan penutupan tambang di Kecamatan Cigudeg, Parung Panjang dan Rumpin ini, sempat memicu ketidakpastian ekonomi bagi ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Situasi kian mencekam setelah sebagian besar warga dilaporkan belum menerima bantuan pengganti kehilangan penghasilan sejak operasional tambang dihentikan oleh Gubernur Jawa Barat.
“Dari catatan kami sebanyak 2.938 KK sudah, yang 15 ribu belum. Jadi kami akan fokus tuntaskan yang seharusnya Desember mendapat bantuan, yang 15 ribu KK itu dikali Rp 3 juta, total sekitar Rp 45 miliar,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat, Ade Afriandi, dalam keterangannya dikutip, Kamis (15/1/2026).
Ade Afriandi mengungkapkan, bahwa nilai kompensasi yang disiapkan saat ini diperuntukkan bagi pembayaran bulan pertama. Setiap kepala keluarga yang terverifikasi akan menerima dana sebesar Rp 3 juta. Sebelumnya, Pemprov Jabar diketahui sudah mulai menyalurkan dana serupa kepada 2.938 KK yang tersebar di Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg.
Langkah saat ini adalah memastikan sisa warga yang berjumlah 15.293 KK tersebut mendapatkan hak yang sama. Ade menyebutkan pihak provinsi memilih untuk menuntaskan pembayaran bulan pertama secara menyeluruh terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sembari memantau perkembangan posisi kas daerah Jawa Barat agar penyaluran berjalan stabil.
Terkait jadwal pencairan yang sempat direncanakan pada pekan ketiga Januari, Ade belum bisa menyebut tanggal pastinya sebab proses administrasi internal di lingkungan Pemprov Jabar masih terus berjalan untuk memastikan aspek legalitas dan akuntabilitas anggaran tetap terjaga.
“Sedang berproses, nanti kalau sudah masuk menjadi belanja langsung, DPMDesa akan sosialisasikan kepada DPMD Kabupaten (Bogor), Camat, Kepala Desa yang 19 Desa itu,” ujar Ade seraya menjamin jika proses verifikasi data sudah valid dan tidak ada kendala administratif, dana Rp 3 juta per KK itu akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing warga lewat Bank BJB.
Selanjutnya, Ade Afriandi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan waktu bagi pemerintah menyelesaikan urusan teknis. Sebab Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk menyelesaikan sisa kewajiban bantuan kepada belasan ribu kepala keluarga yang saat ini tengah menanti.
Sesuai rencana yang dikemukakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kompensasi ini akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut, mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Dengan skema ini, setiap keluarga terdampak ditargetkan menerima total bantuan sebesar Rp 9 juta untuk membantu menyambung hidup selama masa penutupan tambang berlangsung.
Diberitakan sebelumnya, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Cigudeg pada Senin (12/1/2026). Aksi yang melibatkan kaum ibu sampai sopir truk tambang tersebut sempat diwarnai kericuhan dan kerusakan fasilitas kantor akibat massa yang menuntut segera dicairkannya bantuan tersebut. (Cok/*)
