Kabarindo24jam.com | Tokyo — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi mengumumkan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Januari 2026.
Keputusan tersebut diambil untuk membuka jalan bagi pemilihan umum dini yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Pembubaran parlemen dilakukan setelah pembukaan sidang parlemen reguler awal tahun. Seluruh 465 kursi Dewan Perwakilan Rakyat akan diperebutkan dalam pemilu tersebut, dengan masa kampanye nasional dimulai pada akhir Januari.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk meminta mandat langsung dari rakyat terkait arah kebijakan nasional yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan.
Pembubaran parlemen dilakukan di tengah sejumlah agenda strategis pemerintah, antara lain:
Kebijakan ekonomi dan fiskal, termasuk rencana peningkatan belanja negara dan penyesuaian pajak guna meredam tekanan biaya hidup.
Isu inflasi dan harga kebutuhan pokok yang menjadi perhatian utama masyarakat Jepang dalam beberapa bulan terakhir.
Penguatan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, seiring dinamika kawasan Asia Timur.
Kebutuhan stabilitas politik di parlemen, mengingat pemerintah saat ini hanya didukung oleh mayoritas terbatas.
Melalui pemilu dini, pemerintah berharap memperoleh komposisi parlemen yang lebih kuat agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.
Konteks Politik
Sanae Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri sejak Oktober 2025 dan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Jepang. Masa jabatannya berlangsung di tengah dinamika politik yang cepat, termasuk perubahan koalisi dan meningkatnya tuntutan publik terhadap kebijakan ekonomi.
Pemilu dini ini digelar lebih cepat dari jadwal normal pemilu parlemen yang seharusnya berlangsung pada 2028.
Tahapan Pemilu
Pembubaran parlemen: Januari 2026
Masa kampanye: Akhir Januari 2026
Hari pemungutan suara: 8 Februari 2026
Hasil pemilu ini akan menentukan arah pemerintahan Jepang ke depan, termasuk keberlanjutan kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi dan dukungan parlemen terhadap agenda kebijakan nasional.
(LS/*)
