Kabarindo24jam.com | Cibinong – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Bogor Eko Mujiarto mengungkapan konsep rumah hunian vertikal menjadi salah satu opsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengembangkan kebutuhan perumahan seiring bertambahnya jumlah penduduk, khususnya di wilayah Cibinong Raya.
Adapun wilayah tersebut meliputi Kecamatan Cibinong, Sukaraja dan Citeureup. Ketiga wilayah ini terbilang tidak luas dan jumlah penduduknya pun terus bertambah hingga saat ini mencapai ratusan ribu jiwa. Sehingga kebutuhan rumah menjadi sangat penting, namun ketersediaan lahannya tidak mencukupi.
Konsep hunian vertikal yang dimaksud, ujar Eko Mujiarto, tak lain berupa apartemen atau rumah susun yang tidak membutuhkan lahan yang luas seperti rumah deret atau komplek perumahan. Jika melihat dari konsepnya, lanjut dia, maka hunian itu bisa dilakukan di wilayah Cibinong Raya.
“Kalau hunian vertikal itu kan seperti apartemen dan rumah susun. Untuk pelaksanaannya, nanti bisa diarahkan ke sekitar Cibinong Raya. Seperti Cibinong, Sukaraja, Citeureup. Kalau di luar wilayah itu ya mengarahnya ke Kecamatan Cileungsi, Jonggol dan Gunungputri yang juga padat penduduknya,” kata Eko dalam keterangannya dikutip, Kamis (29/1/2026).
Ia menambahkan, konsep rumah vertikal juga bisa mengurangi beban lahan yang dibutuhkan dibanding dengan rumah berkonsep deret. Sehingga, jika ada pengembang berniat untuk membangun rumah vertikal, maka Pemkab Bogor juga sangat mendukung langkah tersebut.
“Kalau ada yang mau membangun hunian vertikal, tentu saja Pemkab Bogor menyambut baik, karena minimal mengurangi lahan dengan kebutuhan luas tanah yang sangat luas, kalau vertikal kan sedikit itu luas bidang tanah yang dibutuhkan,” jelasnya.
Namun hingga saat ini, kata Eko, kenyataannya minat masyarakat ataupun pengembang untuk rumah vertikal masih belum terlalu besar dibanding pada konsep rumah deret. “Sampai dengan saat ini untuk pengusaha membangun vertikal belum ada, disamping itu minat masyarakat memang saat ini masih didominasi untuk rumah berderet jadi belum mengarah ke vertikal,” tutur Eko.
Konsep hunian vertikal ini sejalan dengan keinginan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang mengarahkan kawasan padat penduduk di Jawa Barat, seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya untuk mengembangkan hunian rumah susun (rusun) dan apartemen.
KDM menilai, membangun hunian vertikal di kawasan padat penduduk juga menjadi solusi masyarakat yang kerap dihantui banjir. “Tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu,” kata KDM dikutip dari Instagram pribadinya.
Selain mengungkap soal hunian vertikal, Eko juga menyebut pihaknya pada tahun ini akan fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan, salah satunya menghentikan izin perumahan di area pertanian, menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap), penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana alam.
Eko mengatakan hingga saat ini masih ada sekitar 1.600 unit yang belum dibangun. Termasuk rutilahu yang masih menjadi pekerjaan rumah besar sehingga harus dituntaskan secara bertahap. “Ke depan banyak yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan penyelesaian huntap, korban bencana alam, serta rutilahu. Itu semua masih menjadi PR besar kami,” ujar Eko.
Selain itu, DPKP juga akan mempercepat penyelesaian prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, baik dari sisi administrasi maupun pemanfaatan. Menurut Eko, pengelolaan PSU yang optimal berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “PSU-PSU perumahan ini bisa menghasilkan untuk PAD,” imbuh Eko. (Cok/*)
