Kabarindo24jam.com | Cisarua – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya spanduk dan reklame liar dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026), mendapat respons positif dari pelaku pariwisata di daerah. Presiden menilai keberadaan spanduk yang tidak tertata telah mengganggu estetika lingkungan dan bertentangan dengan upaya mewujudkan gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) guna meningkatkan daya tarik wisata Indonesia di mata wisatawan mancanegara.
Di Kabupaten Bogor, persoalan tersebut dinilai sangat relevan, khususnya di kawasan wisata Puncak yang menjadi salah satu ikon pariwisata nasional. Sekretaris Umum BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto, menyebut bahwa penataan spanduk dan reklame di jalur Puncak sebenarnya telah menjadi perhatian sebelum adanya pernyataan langsung dari Presiden Prabowo.
“Untuk jalur Puncak, kami bersama para pemangku kepentingan sebenarnya sudah berada dalam tahap pembenahan. Bahkan sebelum ada sentilan dari Presiden Prabowo, sudah ada rencana agar spanduk dan reklame di kawasan tersebut ditata dan diseragamkan, baik dari sisi bentuk maupun ukurannya,” ujar Boboy.
Namun demikian, Boboy menegaskan bahwa persoalan spanduk di jalur wisata tidak sepenuhnya berasal dari pelaku usaha hotel dan restoran. Ia menyoroti masih banyaknya spanduk dan reklame yang dipasang tanpa melalui mekanisme perizinan resmi. “Permasalahannya bukan hanya di sektor usaha pariwisata. Di luar itu, banyak spanduk yang dipasang tanpa izin dan tidak sesuai aturan, sehingga justru menimbulkan kesan semrawut,” katanya.
PHRI Kabupaten Bogor, lanjut Boboy, secara tegas mendukung langkah penertiban yang akan dilakukan pemerintah. Menurutnya, kawasan wisata harus ditata secara serius agar memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan. Ia juga mengungkapkan bahwa penataan jalur pariwisata seharusnya tidak berhenti pada spanduk dan reklame saja, melainkan mencakup infrastruktur pendukung lainnya. “Kami sempat berdiskusi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor. Penataan jalur pariwisata itu tidak hanya soal reklame, tetapi juga kabel-kabel yang berseliweran dan mengganggu pemandangan. Di jalur Puncak, kondisi itu masih sangat terlihat dan perlu pembenahan,” ujarnya.
Boboy menegaskan, PHRI Kabupaten Bogor siap berada di barisan terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintah. “Apa pun langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam penataan kawasan wisata, PHRI Kabupaten Bogor siap mendukung dan membantu. Kami sejalan dengan gerakan ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo, karena pada akhirnya semua ini demi kepentingan pariwisata, khususnya di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (Man*/)
