Kabarindo24jam.com | Cibinong -Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tengah melakukan sinkronisasi data dengan BPJS Kesehatan agar pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) berjalan optimal dan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses warga meski terjadi perubahan status penerima BPJS-PBI akibat pembaruan data nasional.
Menurut Rudy, penerapan UHC 100 persen merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Melalui skema ini, seluruh warga Kabupaten Bogor tetap mendapatkan perlindungan layanan kesehatan.
“Yang kita tegaskan adalah terkait UHC. Banyak aduan dari masyarakat yang sebelumnya penerima BPJS-PBI, namun karena perubahan data menggunakan DTSEN mereka keluar dari Desil 1 dan Desil 2 sehingga tidak lagi tercover BPJS-PBI. Tapi kalau kita bicara UHC, maka Desil 1 sampai Desil 10 semuanya dibiayai oleh pemerintah,” ujar Rudy Susmanto, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, perubahan status BPJS-PBI tidak seharusnya menjadi hambatan bagi masyarakat Kabupaten Bogor untuk memperoleh layanan kesehatan. Pasalnya, seluruh pembiayaan kesehatan telah ditanggung pemerintah daerah melalui penerapan UHC 100 persen.
“Pada saat dibiayai oleh pemerintah, kebijakan antara Dinas Kesehatan dengan BPJS harus segera diputuskan. Bagaimana menarik data agar masyarakat bisa berobat di mana pun, dengan pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Rudy turut menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar persoalan administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau Bogor seharusnya tidak jadi halangan meskipun BPJS-PBI dihapus karena sudah UHC 100 persen. Jangan sampai masalah administrasi menjadi penghambat. Komunikasi antar SKPD harus berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Man*/)
