Kabarindo24jam.com | Tokyo, Jepang — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan peringatan serius mengenai meningkatnya apa yang ia sebut sebagai “coercion” atau tekanan dari Republik Rakyat China, sekaligus mengumumkan rencana perombakan kebijakan keamanan dan pertahanan nasional dalam pidato resminya di parlemen pada 20 Februari 2026.
Takaichi menyampaikan pidato tersebut dalam kesempatan pertama setelah meraih kemenangan besar partainya dalam pemilihan umum dan kini memimpin koalisi dengan mayoritas lebih dari dua-pertiga di Dewan Perwakilan Rakyat Jepang.
1. Peringatan terhadap “Tekanan China”
Dalam pidatonya, Takaichi mengatakan bahwa Jepang menghadapi lingkungan keamanan yang paling serius dan kompleks sejak Perang Dunia II, di tengah apa yang digambarkan sebagai aktivitas militer China yang semakin meluas di Laut China Timur dan Laut China Selatan, serta hubungan pertahanan China-Rusia yang lebih intens.
Ia menyebutkan bahwa China telah memperkuat upaya untuk secara sepihak mengubah status quo melalui kekuatan atau tekanan, dan menekankan peningkatan ancaman dari Korea Utara serta perubahan lanskap militer regional.
2. Rencana Reformasi Strategi Keamanan
Sebagai respons, pemerintah Jepang berencana melakukan beberapa langkah kebijakan strategis utama:
Revisi dokumen keamanan inti negara untuk menghasilkan strategi pertahanan baru dalam tahun ini.
Pelonggaran aturan ekspor militer, termasuk kemungkinan membuka cakupan ekspor peralatan lebih luas daripada yang saat ini diizinkan.
Penguatan rantai pasok penting dan pengurangan ketergantungan pada sejumlah negara tertentu, termasuk kerja sama dengan sekutu untuk mendapatkan bahan kritis seperti rare earths.
Pembentukan Dewan Intelijen Nasional yang dipimpin oleh perdana menteri untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai lembaga keamanan Jepang.
Pemerintah juga berencana mempercepat restart reaktor nuklir yang dihentikan sejak bencana Fukushima 2011, serta meninjau aturan pembelian tanah oleh pihak asing.
3. Peningkatan Belanja Pertahanan
Takaichi telah mempercepat upaya peningkatan kemampuan militer yang dimulai pada 2023, dengan target untuk menggandakan anggaran pertahanan menjadi sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Maret mendatang — yang akan menempatkan Jepang di antara negara dengan pengeluaran militer besar di dunia meskipun memiliki konstitusi pasifis.
4. Isu Taiwan dan Hubungan Regional
Pidato Takaichi mencerminkan ketegangan yang lebih luas di kawasan Asia Timur, khususnya dalam konteks hubungan dengan China mengenai isu Taiwan.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jepang dan pejabatnya menekankan pentingnya stabilitas di Selat Taiwan dan menyerukan kerja sama internasional untuk menegakkan keamanan di kawasan tersebut.
Namun, dalam laporan resmi terkait pidato 20 Februari, Takaichi tidak menggunakan istilah seperti “perang panjang”, tetapi menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan respons strategis terhadap tantangan keamanan yang berkembang.
5. Reaksi Diplomatik
Reaksi dari luar negeri terhadap pernyataan Jepang beragam, dengan beberapa negara menegaskan kembali prinsip perilaku damai dan pentingnya dialog untuk menjaga stabilitas kawasan, sementara respons dari pihak China belum dirinci dalam laporan utama pidato ini.
(Ls/*)
