Kabarindo24jam.com | Bogor kota -Berbagai indikator capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menunjukkan tren positif dalam satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Dedie A Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin. Kemajuan di sejumlah bidang dan berbagai program serta gebrakan duet pemimpin wilayah berjuluk ‘Kota Hujan’ ini pun mendapatkan pujian serta apresiasi khusus dari berbagai kalangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor Tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor mengalami peningkatan. Tak hanya itu, tingkat inflasi juga mengalami penurunan. Angka kemiskinan di Kota Bogor turut menurun, termasuk tingkat pengangguran yang juga menunjukkan tren penurunan.
Meski begitu, Wali Kota Dedie Rachim seperti belum puas, makanya ia menyebut bahwa capaian tersebut harus terus ditingkatkan pada tahun berikutnya agar tetap berada pada tren positif. “Harus terus dikuatkan, jadi tidak boleh kendor,” kata mantan Wakil Wali Kota periode 2019-2024 ini dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (22/2/2026).
“Ini baru tahun pertama dan ada rencana-rencana kegiatan yang akan mengakselerasi penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, termasuk pembangunan infrastruktur, serta bidang pendidikan dan sosial,” sambung Dedie yang juga telah menggelar rapat pimpinan jajaran Pemkot Bogor di Bumi Ageung Batutulis pada Jumat (20/2) lalu.
Sehingga, lanjut Dedie, indikator tersebut akan menjadi pondasi untuk melangkah lebih baik ke depannya. “Dan kita akan membuka lapangan kerja sebagai salah satu prioritas ke depan. Peningkatan lowongan pekerjaan ini harus diikuti dengan kemudahan perizinan, jadi memang ada keterkaitan satu dengan yang lain. Makanya kita terus gelorakan semangat untuk Bogor yang lebih baik lagi ke depan,” ucapnya.
Ia menambahkan, berkaca dari tahun 2025, pada tahun 2026 ini akan dilakukan perbaikan data terpadu untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan. Pasalnya, selama ini telah banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah daerah.
Namun, bantuan tersebut masih terpecah-pecah, sehingga satu keluarga hanya menerima satu jenis bantuan. “Contohnya, program PKH, kalau datanya tidak sinkron maka penerima PKH adalah keluarga A, kemudian penerima PBI keluarga B, kemudian Kartu Indonesia Pintar keluarga C, kemudian bantuan beras keluarga D,” jelas Dedie.
“Nah, kita inginnya kalau datanya betul, bisa dipertanggungjawabkan dan valid, maka yang akan diintervensi adalah satu keluarga, sehingga dalam kurun waktu tertentu dia bisa terdegradasi, bisa keluar dari prasejahtera ke sejahtera,” tambah Dedie menutup pernyataannya. (Man)
