Kabarindo24jam.com | Jakarta -Pemerintah didorong segera menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah potensi krisis global. Konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berisiko menekan pasokan minyak dunia, terutama jika jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz terganggu.
Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengamankan fiskal tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyarankan agar pemerintah menggeser alokasi anggaran dari sejumlah program besar yang dinilai belum mendesak.
Menurut Bhima, subsidi energi seharusnya tetap dijaga dengan melakukan realokasi anggaran, bukan melalui kenaikan harga BBM atau LPG. “Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu,” ujarnya. Ia menyebut program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi dioptimalkan ulang. “Perlu ada pembicaraan APBN Perubahan di DPR. Ada pos belanja yang belum urgen bisa dipangkas. MBG dan Kopdes MP, pembangunan IKN total bisa hemat 340 triliun,” kata dia, seraya menambahkan bahwa dana tersebut cukup untuk menahan pelebaran defisit APBN.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa kenaikan harga BBM sebaiknya menjadi opsi terakhir. Ia mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memicu inflasi. “Kenaikan harga itu opsi, tapi sebaiknya jadi pilihan terakhir karena dampaknya langsung ke inflasi dan daya beli,” ujar Yusuf. Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian fiskal melalui efisiensi belanja dan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran agar tidak terjadi kebocoran.
Di sisi lain, pemerintah disebut tengah mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menekan konsumsi energi, seperti penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara satu hari dalam sepekan yang bisa diperluas ke sektor swasta. Kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih diperdebatkan, terutama di tengah tren kenaikan harga energi di sejumlah negara Asia akibat fluktuasi harga minyak global. (Man*/)
