Kabarindo24jam.com | CEUTA – Kota otonom Ceuta di pesisir utara Afrika kembali menjadi sorotan dunia setelah puluhan ribu migran memasuki wilayah tersebut pada akhir Juli 2026. Peristiwa itu memicu respons darurat pemerintah Spanyol, pengerahan aparat tambahan, serta memperbarui perhatian internasional terhadap status wilayah yang selama berabad-abad menjadi salah satu sengketa geopolitik paling kompleks di kawasan Mediterania.
Ceuta berada di ujung utara benua Afrika dan hanya dipisahkan pagar perbatasan sepanjang sekitar delapan kilometer dengan wilayah Maroko. Meski secara geografis berada di Afrika, kota tersebut merupakan bagian dari Spanyol dan menjadi salah satu perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika.
Bersama Melilla, Ceuta telah lama menjadi pintu masuk utama bagi migran yang berusaha mencapai Eropa.
Secara historis, Ceuta pertama kali direbut oleh Kerajaan Portugal pada 1415 sebagai bagian dari ekspansi maritimnya.
Ketika Portugal dan Spanyol berada di bawah satu mahkota pada 1580, Ceuta berada dalam administrasi kerajaan tersebut. Setelah Portugal memperoleh kembali kemerdekaannya pada 1640, penduduk Ceuta memilih tetap berada di bawah mahkota Spanyol.
Status itu kemudian diakui melalui Traktat Lisboa tahun 1668, yang mengakui Ceuta sebagai wilayah Spanyol. Sejak saat itu, Spanyol mempertahankan administrasi atas kota tersebut hingga sekarang.
Dari sudut pandang Spanyol, Ceuta merupakan bagian integral negara yang telah berada di bawah kedaulatannya selama berabad-abad, jauh sebelum berdirinya Kerajaan Maroko modern pada 1956. Madrid menegaskan bahwa status wilayah itu tidak dapat dinegosiasikan dan dilindungi oleh konstitusi Spanyol.
Sebaliknya, pemerintah Maroko secara konsisten menganggap Ceuta dan Melilla sebagai wilayah yang masih diduduki Spanyol. Rabat berpendapat kedua kota tersebut secara geografis berada di benua Afrika dan seharusnya menjadi bagian dari wilayah nasional Maroko.
Perbedaan pandangan mengenai status kedaulatan inilah yang selama beberapa dekade menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan diplomatik kedua negara.
Ketegangan pernah meningkat pada 2007 ketika Raja Juan Carlos I melakukan kunjungan resmi ke Ceuta dan Melilla.
Pemerintah Maroko saat itu mengecam kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan provokatif di wilayah yang menurut mereka masih diduduki, sementara Spanyol menegaskan bahwa kunjungan kepala negara ke wilayah nasionalnya merupakan urusan domestik. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah hubungan Madrid–Rabat.
Selain sengketa wilayah, Ceuta juga dikenal sebagai salah satu titik tekanan migrasi terbesar di Eropa. Perbedaan tingkat kesejahteraan antara Afrika Utara dan Eropa, kedekatan geografis, serta keberadaan pagar perbatasan menjadikan kota itu berulang kali mengalami gelombang kedatangan migran dalam jumlah besar.
Lonjakan migrasi pada akhir Juli 2026 memunculkan kembali spekulasi bahwa pelonggaran pengamanan perbatasan oleh Maroko mungkin memiliki dimensi diplomatik.
Hingga kini tidak ada bukti resmi yang memastikan bahwa arus migrasi tersebut merupakan bagian dari rencana terkoordinasi pemerintah Maroko. Sejumlah analis memang menyebut kemungkinan adanya kaitan dengan dinamika hubungan bilateral, tetapi pemerintah Spanyol menyatakan penyelundup manusia, penyebaran informasi keliru di media sosial, dan faktor ekonomi sebagai pemicu utama.
Pemerintah Maroko sendiri belum mengakui tuduhan bahwa mereka sengaja membuka akses perbatasan.
Dalam beberapa hari terakhir, otoritas Spanyol mengerahkan tambahan personel militer dan keamanan untuk memulihkan situasi di Ceuta, sementara proses pemulangan ribuan migran ke Maroko dilakukan melalui koordinasi kedua negara.
Peristiwa tersebut kembali menunjukkan bahwa Ceuta bukan hanya persoalan sengketa sejarah, tetapi juga titik temu antara isu kedaulatan, keamanan perbatasan, migrasi, dan hubungan diplomatik Spanyol–Maroko yang terus menjadi perhatian Uni Eropa.
(Ls/*)
