Kabarindo24jam.com | NEW YORK – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bertemu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 September 2026. Pertemuan berlangsung di sela-sela rangkaian Sidang Umum PBB ke-81.
Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Jepang, pertemuan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu setempat dan berlangsung kurang lebih 10 menit. Pertemuan tersebut dikonfirmasi melalui Kantor Perdana Menteri Jepang dan Kementerian Luar Negeri Jepang.
Dalam pertemuan itu, Takaichi menyampaikan posisi Jepang mengenai perlunya melanjutkan reformasi PBB. Salah satu kerangka yang disebut adalah UN80 Initiative, yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan ketahanan organisasi dunia tersebut.
Pembicaraan juga mencakup reformasi Dewan Keamanan PBB. Menurut keterangan resmi Jepang, Takaichi menegaskan pentingnya memperluas kategori keanggotaan Dewan Keamanan, baik anggota tetap maupun tidak tetap.
Takaichi juga menyampaikan harapan agar jumlah warga negara Jepang yang bekerja pada badan-badan terkait PBB dapat ditingkatkan. Guterres, menurut pemerintah Jepang, menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap kegiatan PBB serta harapan agar Jepang terus berkontribusi dalam proses reformasi organisasi tersebut.
Selain agenda reformasi kelembagaan, isu Korea Utara turut menjadi pembahasan.
Takaichi dan Guterres sepakat untuk bekerja sama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan Korea Utara, termasuk isu program nuklir dan rudal. Persoalan warga Jepang yang disebut pemerintah Jepang sebagai korban penculikan oleh Korea Utara juga masuk dalam pembicaraan. Pemerintah Jepang selama bertahun-tahun menempatkan isu tersebut sebagai salah satu agenda penting dalam hubungan dengan Pyongyang.
Isu Korea Utara sebelumnya juga disampaikan Takaichi dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB ke-81. Dalam pernyataan resminya, perdana menteri Jepang menyoroti program nuklir dan rudal Korea Utara serta menyerukan penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan denuklirisasi Korea Utara.
Namun, keterangan resmi mengenai pertemuan Takaichi-Guterres tidak menyebut secara spesifik bahwa kedua tokoh membahas sejumlah isu internasional lain seperti perang Rusia-Ukraina, Gaza, Iran, Taiwan, maupun proses pemilihan Sekretaris Jenderal PBB berikutnya.
Pertemuan tersebut berlangsung ketika Sidang Umum PBB memasuki agenda tingkat tinggi. Guterres sendiri dalam pidato pembukaan debat umum tahun ini kembali menyoroti berbagai persoalan global, termasuk konflik, hukum internasional, perubahan iklim dan tata kelola teknologi kecerdasan buatan.
Dari rangkaian keterangan resmi yang tersedia hingga 24 September 2026, agenda yang dapat dipastikan dalam pertemuan Takaichi-Guterres adalah reformasi PBB, reformasi Dewan Keamanan, peningkatan keterwakilan Jepang di lingkungan PBB, serta kerja sama terkait Korea Utara, termasuk isu nuklir, rudal dan penculikan warga Jepang.
(Ls/*)
