MATARAM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa saat ini sampai beberapa waktu kedepan pemerintah tidak pernah memutuskan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia atau pemekaran daerah, baik daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai memberikan pengarahan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah beserta jajaran Pemerintah Provinsi NTB, di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram, Sabtu (24/4/2021).
”Belum ada keputusan terkait pemekaran daerah, karena DOB itu problemnya adalah keuangan, itu menyangkut APBN maupun APBD. Jadi sampai saat ini belum ada keputusan apapun,” kata mantan Kepala Polri itu.
Diungkapkan nya, saat ini di Kementerian Dalam Negeri terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB. Namun, tak satupun disetujui pemerintah untuk menjadi DOB, mengingat situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19.
”Memang pada 2019 pernah ada skenario akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi ternyata ada pandemi Covid. Sehingga, penerimaan negara jadi menurun tidak sesuai target dan belanja kita naik. Akibatnya terjadi defisit di atas lima persen,” tutur salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo ini.
Dalam kondisi seperti ini, lanjut Mendagri Tito, tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan atau direalisasikan. Dengan demikian, pihak-pihak yang mengusulkan DOB harus bersabar lagi. (***/Nob)
