YANGON — Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) mendesak para pemimpin internasional untuk meningkatkan tekanannya pada penguasa militer Myanmar demi menyudahi pergolakan di negeri miskin yang selalu diliputi konflik tersebut.
Tekanan yang dimaksud itu berupa embargo atau sanksi khusus untuk menghentikan kekerasan pihak militer terhadap rakyat Myanmar agar dengan cepat memulihkan pemerintahan sipil sejak militer merebut kekuasaan di negara itu lewat kudeta Myanmar pada 1 Februari 2021.
Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (29/1/2022), Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan rakyat Myanmar telah membayar harga tinggi dalam hal nyawa dan kebebasan yang hilang akibat tindakan pihak militer yang nekat melakukan hal apapun demi kekuasaan.
Michelle Bachelet mengatakan tanggapan terhadap krisis Myanmar ‘tidak efektif’ dan menuntut pemulihan cepat pemerintahan sipil di Myanmar. Menurutnya, tanggapan internasional atas kasus kudeta Myanmar “tidak memiliki rasa urgensi yang sepadan dengan besarnya krisis”.
“Sudah waktunya untuk upaya yang mendesak dan diperbarui untuk memulihkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. Dan memastikan bahwa para pelaku pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Mantan Presiden Chili itu mengatakan Dewan Keamanan PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tidak berbuat cukup untuk meyakinkan para pemimpin kudeta untuk memfasilitasi akses kemanusiaan.
Bachelet menyebut, dia telah berbicara dengan para pembela kebebasan sipil di Myanmar yang memohon kepada masyarakat internasional untuk tidak meninggalkan mereka. “Saya mendesak pemerintah – di kawasan dan sekitarnya, untuk mendengar permohonan ini,” kata Bachelet.
Sebagai informasi, Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu, menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de factonya, Aung San Suu Kyi. Kudeta militer itu telah menyebabkan kekacauan dan kehilangan nyawa dalam jumlah besar.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa sejak kudeta, setidaknya 1.500 orang telah dibunuh oleh militer dalam upaya brutal untuk menghancurkan perbedaan pendapat, sementara ribuan lainnya akan terbunuh dalam konflik bersenjata dan kekerasan yang lebih luas.
Setidaknya 11.787 orang telah ditahan secara sewenang-wenang karena menyuarakan penentangan mereka terhadap militer, kata kantor itu, di antaranya 8.792 masih dalam tahanan. Ada pula 290 orang yang dilaporkan tewas dalam tahanan, banyak kemungkinan karena terjadi penyiksaan, tambahnya.
Bachelet mengatakan krisis saat ini dibangun di atas impunitas yang dengannya kepemimpinan militer melancarkan kampanye kekerasan terhadap minoritas Rohingya empat tahun lalu.
“Selama impunitas berlaku, stabilitas di Myanmar akan menjadi fiksi. Akuntabilitas militer tetap penting untuk solusi apa pun ke depan — orang-orang sangat menuntut ini,” katanya. (***/CP)
