JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyesalkan tindakan sejumlah pihak yang berniat akan menggagalkan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI DKI Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret mendatang 2022 di Hotel Century Jakarta.
“KONI DKI ini milik seluruh rakyat Jakarta. Jadi kalau ada pihak-pihak yang berniat untuk menghambat atau bahkan berharap Musorprov gagal terlaksana, Dia akan berhadapan dengan saya,” tegas Prasetyo usai ramah tamah bersama 50 pemilik suara sah KONI DKI di Batik Kuring Jakarta, baru-baru ini.
Musorprov 2022 adalah ajang tertinggi pengambilan keputusan bagi para anggota KONI DKI untuk menentukan Ketua Umum masa bakti 2022-2026. Pelaksanaan waktu Musorprov diputuskan akan berlangsung pada bulan Maret 2022 tanpa menyebutkan tanggal pelaksanan.
Keputusan itu merupakan kesepakatan para pemilik suara sah mulai dari cabang olahraga, KONI Wilayah dan Badan Fungsional dalam Rapat Kerja di Puncak pada 14-15 Desember 2021. Peserta rapat juga memutuskan dan menentukan tim penjaringan dan penyaringan (TPP) untuk tahapan mencari figur calon Ketua Umum.
Sesuai tahapan yang ada, pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI DKI Jakarta dibuka pada 15 Januari dan ditutup 15 Februari. Adapun syarat yang harus dipenuhi bakal calon di antaranya adalah dukungan dari minimal sembilan cabang olahraga serta balon minimal pernah menjadi pengurus KONI ataupun anggota KONI (cabang olahraga).
Untuk menindaklanjuti tanggal pelaksanaan, Rapat pleno Pmpinan KONI DKI yang dipimpin oleh Ketua Umum Djamhuron P Wibowo dan dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian memutuskan tanggal pelaksanaan pada 12 Maret 2022.
Surat Pemberitahuan Musorprov tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta, Djamhuron P Wibowo di Jakarta pada 18 Februari 2022 telah dikirim ke anggota KONI DKI.
“Saya akan pantau dan kawal tahapan-tahapan pelaksaaan Musorprov, jangan sampai melenceng. Kasian atlet yang sudah berlatih keras jika nantinya terlantar. Saya ini juga atlet bisa merasakan pedihnya perjuangan mereka,” ujar Pras yang juga pereli nasional.
Keprihatinan Pras bukan tanpa sebab. Sebagai pemegang kuasa anggaran dan pengetok palu di Legislatif, KONI DKI pernah “terlantar” pasca terpilihnya Doddy Amar sebagai Ketua Umum tanpa restu para stakeholder olahraga DKI. Akibatnya berbagai program yang telah di canangkan menjadi berantakan dan puncaknya DKI gagal menjadi juara umum pada PON XIX Jawa Barat 2016.
Hingga penutupan pendaftaran, TPP menerima 2 (dua) nama calon Ketua Umum KONI DKI yang dilampirkan dengan surat dukungan suara dan surat dukungan tidak dapat ditarik kembali setelah masuk ke TPP.
Calon pertama Hidayat Humaid saat ini menjabat Wakil Ketua Umum II KONI DKI dan didukung 52 suara dukungan. Kemudian calon lainnya Julizar Idris saat ini menjabat sebagai staf ahli anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didukung oleh 10 suara.
Sebagai informasi, untuk menjadi Ketua Umum terpilih, kedua calon akan bertarung memperebutkan 68 suara dalam Musorprov 12 Maret mendatang. (Cok)
