JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa geram atas masih banyaknya Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga negara yang menggunakan dana APBD/APBN membeli produk luar negeri. Sehingga Presiden akan mengumumkan Pemda dan lembaga negara yang tidak punya komitmen belanja produk dalam negeri.
Selama ini, kata Jokowi, belanja dari uang APBN dan APBD tersebut lebih banyak digunakan untuk membeli barang impor alias produk asing. Rencananya, Jokowi akan membeberkan data tersebut pada September atau Oktober mendatang.
Karena itu, Jokowi meminta pemda dan lembaga negara memperbanyak belanja dalam negeri. “Saya akan paparin semuanya nanti. Mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk dalam negeri dan mana yang suka beli produk asing,” ujar Jokowi dikutip dari chanel Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/5/2022).
Jokowi terang-terangan menyebut instansi pemerintah masih banyak memakai anggaran untuk belanja produk asing. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan angkanya masih jauh dari harapan.
“Terlebih lagi jika mengingat APBN tahun ini sebesar Rp2.714 triliun. Sementara APBD Rp1.197 triliun,” kata Jokowi yang hadir dalam acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Jokowi menambahkan belanja barang dan jasa ratusan triliun rupiah tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kepala Negara meminta para pejabat memiliki kepekaan terhadap krisis ekonomi saat ini. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan membelanjakan anggaran untuk membeli produk dalam negeri.
“Ini uang rakyat. APBN, APBD, di BUMN ini uang rakyat. Jangan toh kita belikan barang-barang impor. Keliru besar kalau kita melakukan itu,” urainya seraya memerintahkan para kepala daerah dan lembaga negara berhenti membeli barang impor.
Jokowi menyebut saat ini sudah ada komitmennya sudah mencapai Rp 802 Triliun. Ini untuk pemda, kementerian dan lembaga negara. Sedangkan BUMN komitmennya sebesar Rp 296 Triliun.
“Tapi itu baru komintmen. Yang kita perlukan adalah realisasi. Bagaimana merealisasikan komitmen tersebut. Karena realisasinya masih di bawah 10 persen. Masih Rp 110,2 triliun. Komitmen berapa, mana yang sudah realisasi. Mudah kok kita bisa ikuti secara harian,” tuturnya.
Sebanyak 107 pemda, kata Jokowi, serapannya masih 5 persen. Bahkan ada 17 pemda hingga saat ini belum ada realisasi sama sekali alias nol.
“Sebetulnya mau saya tayangin. Tapi nggaklah. Nanti September saja. Nih kementerian A, Pemda B, Lembaga C. Nanti saya tunjukkan semua. Biar kapok. Ini masih sabar saya. Tunggu dulu. Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya,” pungkasnya. (COK/**)
