Kabarindo24jam.com | Jakarta – Surat pengaktifan kembali pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) beredar di tengah masyarakat. Surat tersebut memicu polemik dan sorotan publik sehingga membuat Markas Besar TNI merasa gerah dan perlu untuk memberikan penjelasan khusus.
Diketahui, salah satu surat yang beredar berkop Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) perihal instruksi pelaksanaan Pam Swakarsa di seluruh Indonesia tertanggal 1 September 2025. Surat tersebut menindaklanjuti perintah Asisten Teritorial Panglima TNI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan surat tersebut. Namun, surat itu bersifat imbauan atau ajakan untuk mengamankan wilayah, bukan perintah khusus Pam Swakarsa.
“Itu benar. TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk GM FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,” kata Freddy saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/9/2025).
TNI mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli atau ronda, serta memperkuat persaudaraan antar-masyarakat.
“Kami menekankan bahwa bentuk keterlibatan tersebut bukan pengganti peran aparat keamanan, melainkan sinergi dan kolaborasi demi menciptakan suasana aman dan harmonis,” kata Kapuspen TNI.
Freddy menambahkan, setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat juga selalu berada dalam koordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat terkait. “Sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa,” ujar dia.
Dulunya, Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Sidang Istimewa MPR pada 1998. Namun kelompok massa binaan aparatur itu mendapatkan perlawanan dari mahasiswa saat itu. (Cky/*)
