Kabarindo24jam.com | Jakarta – Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengenai klaim atas wilayah Ambalat kembali menyulut perhatian publik kawasan. Dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu, Anwar menegaskan bahwa Malaysia akan mempertahankan kedaulatan Sabah, termasuk wilayah laut yang kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi yang dikenal sebagai Blok Ambalat.
“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia,” ujar Anwar sebagaimana dilaporkan Malay Mail dan dikutip Channel News Asia, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan itu muncul di tengah proses negosiasi batas maritim yang berlangsung dalam Forum Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-13 pada 29 Juli lalu. Sengketa ini mencakup klaim tumpang tindih atas dua blok laut, ND6 dan ND7. Malaysia mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Blok Ambalat.
Pertemuan bilateral pada 27 Juni lalu antara Anwar dan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta turut membahas kemungkinan pengembangan bersama di wilayah tersebut. Meskipun belum ada kesepakatan final, kedua pemimpin sepakat untuk membuka ruang kerja sama yang saling menguntungkan.
“Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ujar Anwar.
Dalam proses diskusi itu, pemerintah negara bagian Sabah juga dilibatkan. Ketua Menteri Sabah, Hajiji Noor, bahkan hadir langsung dalam konsultasi tahunan di Jakarta. Namun, menurut Hajiji, isu Ambalat belum dibahas secara rinci.
“Pembahasan pertemuan itu sangat positif. Hal-hal terkait masih dalam penyempurnaan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Malaysiakini.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Alamin, menambahkan bahwa pemerintah federal akan memperhatikan kepentingan Sabah secara serius.
“Pemerintah federal senantiasa melakukan penilaian yang detail dan komprehensif terhadap setiap resolusi, termasuk kerja sama ekonomi, untuk menemukan keputusan yang saling menguntungkan,” tegasnya saat berbicara di parlemen.
RI Tidak Akan Diam
Menanggapi dinamika tersebut, Indonesia menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap ancaman apa pun terkait wilayah kedaulatan nasional. Pemerintah Indonesia tetap konsisten menjaga hak-haknya atas Blok Ambalat sesuai hukum internasional.
Sumber di lingkungan Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Indonesia berkomitmen mempertahankan kedaulatannya dan akan memastikan setiap langkah diplomatik, militer, maupun ekonomi ditempuh sesuai konstitusi dan hukum internasional.
“Indonesia pasti akan mempertahankan kedaulatan dan tidak akan diam jika wilayahnya terancam. Pendekatan kita adalah dialog, tapi kedaulatan adalah prinsip yang tidak bisa ditawar,” ungkap salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Negosiasi Panjang dan Rumit
Meski hubungan pribadi antara Anwar dan Prabowo dinilai cukup erat, penyelesaian sengketa ini tetap dipandang jauh dari kata final. Analis geopolitik dari Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, menyebutkan bahwa belum adanya pernyataan resmi soal pengembangan bersama menjadi indikasi banyaknya hal teknis yang masih perlu dirundingkan.
“Salah satu kemungkinannya adalah karena kedua belah pihak masih merundingkan aspek teknis perjanjian tersebut, sehingga pernyataan publik dari para pemimpin bisa kontraproduktif,” ujar Adib.
Hal senada disampaikan oleh Azmi Hassan, ahli geostrategi dari Akademi Riset Strategis Nusantara. Ia menilai, saat ini status quo masih berlaku dan fokus pembahasan lebih mengarah ke aspek teknis dan komersial dibandingkan politik domestik.
“Jika tidak dapat diselesaikan soal batas wilayah, maka setidaknya saya pikir usaha patungan akan diberikan antara Petronas dan Pertamina,” katanya.
Menurut Azmi, hubungan personal antara kedua kepala negara dapat mempercepat proses negosiasi yang telah berlarut-larut selama dua dekade terakhir.
Sengketa Lama yang Belum Usai
Ambalat telah menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sejak awal 2000-an. Setelah Mahkamah Internasional memutuskan pada 2002 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, batas maritim di sekitarnya belum pernah ditentukan secara resmi.
Ketegangan meningkat pada 2004 ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada Shell, padahal Indonesia telah memberikan hak serupa kepada perusahaan energi Italia, Eni. Ketegangan bahkan nyaris berujung pada insiden militer pada 2010 ketika kapal angkatan laut kedua negara hampir terlibat konfrontasi.
Namun, Adib Zalkapli tetap optimistis. Menurutnya, ketika kepentingan ekonomi kedua negara sudah selaras, penyelesaian kemungkinan besar akan lebih cepat dicapai.
“Ketika keuntungan finansial bagi kedua negara sudah jelas, negosiasi kemungkinan besar akan segera selesai,” pungkasnya.(Ls*/)
