Kabarindo24jam.com | Jakarta — Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, pada 7 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat menandatangani sebuah memorandum kepresidenan yang memerintahkan penarikan AS dari 66 organisasi internasional, termasuk 31 lembaga yang berafiliasi langsung dengan sistem PBB.
Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri AS, sekaligus memicu perdebatan global tentang masa depan kerja sama multilateral dan stabilitas tata kelola internasional.
Penarikan diri tersebut tidak menyasar PBB sebagai organisasi induk. AS tetap mempertahankan statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Namun, penghentian partisipasi dan pendanaan dilakukan terhadap berbagai badan teknis dan forum kerja sama internasional di bidang iklim, sosial, pembangunan, energi, dan hak asasi manusia.
Langkah ini diambil setelah pemerintah AS melakukan evaluasi internal terhadap manfaat, biaya, dan dampak politik dari keterlibatan Amerika dalam organisasi-organisasi tersebut.
Dalam dokumen kebijakan resmi, pemerintah AS menilai sejumlah lembaga internasional tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional, prioritas ekonomi, serta pendekatan kedaulatan negara yang dianut pemerintah saat ini.
Latar Kebijakan: Dari Multilateralisme ke Kepentingan Nasional
Penarikan ini mencerminkan pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih selektif dan berorientasi nasional.
Pemerintah AS menilai bahwa kerja sama internasional harus memberikan keuntungan langsung dan terukur bagi negara, bukan sekadar simbol komitmen global.
Pendekatan ini bukan sepenuhnya baru. Dalam sejarahnya, AS beberapa kali keluar dan masuk kembali ke lembaga internasional ketika terjadi perubahan kepemimpinan dan orientasi politik domestik. Namun, skala penarikan pada Januari 2026 tergolong besar dan serentak, sehingga memicu perhatian luas.
Implikasi terhadap Keamanan dan Tata Dunia serta sudut pandang keamanan global, penarikan AS dari sejumlah forum multilateral tidak serta-merta menciptakan kekosongan struktural, namun mengurangi peran langsung AS dalam proses pengambilan keputusan non-keamanan, terutama di isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kemanusiaan.
Dalam konteks geopolitik, berkurangnya keterlibatan AS di beberapa forum membuka ruang lebih besar bagi negara lain untuk meningkatkan pengaruh diplomatiknya. Hal ini dapat menggeser keseimbangan kepemimpinan global secara bertahap, tanpa menciptakan perubahan drastis dalam waktu singkat.
Sementara itu, mekanisme utama keamanan internasional seperti Dewan Keamanan PBB tetap berjalan dengan struktur yang sama.
Dampak tidak langsung bagi Indonesia
terhadap hubungan bilateral dengan AS. Terdapat beberapa potensi konsekuensinya, seperti mengenai
Isu Iklim dan Lingkungan.
Berkurangnya keterlibatan AS di badan iklim global dapat memperlambat konsensus internasional, termasuk dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang.
Pembangunan dan Kemanusiaan
Sejumlah program internasional yang selama ini didukung pendanaan AS berpotensi mengalami penyesuaian skala, yang bisa memengaruhi negara penerima manfaat.
Indonesia sebagai negara non-blok dan pendukung multilateralisme berpotensi menghadapi lanskap diplomasi yang lebih terfragmentasi, namun sekaligus memiliki ruang lebih besar untuk memainkan peran penyeimbang.
Para pengamat kebijakan internasional menilai Indonesia perlu memperkuat diplomasi regional dan kemitraan lebih ke Selatan untuk mengantisipasi perubahan arah kepemimpinan global.
Sejumlah analis hubungan internasional memandang langkah AS sebagai reposisi strategis, bukan penarikan diri total dari dunia internasional. AS tetap aktif melalui jalur bilateral, aliansi keamanan, dan mekanisme ekonomi global di luar sistem PBB.
Namun, ada pula pandangan bahwa melemahnya peran negara besar dalam forum multilateral dapat mengurangi efektivitas penanganan isu lintas negara yang membutuhkan konsensus kolektif, seperti iklim, pandemi, dan krisis kemanusiaan, disisi lain beberapa negara berkembang melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kepemimpinan regional dan memperluas peran di forum internasional. (Ls/*)
