Kabarindo24jam.com | Bogor kota – Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menekan potensi kebocoran penerimaan, Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong penguatan reformasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui sektor Parkir yang dinilai masih menyimpan potensi besar namun belum tergarap optimal.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Rifki Alaydrus, mengungkapkan bahwa hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi II bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Bapperida Kota Bogor, Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan Perumda Trans Pakuan pada Rabu (14/1/2026).
Rifki menegaskan, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan sistem pemungutan serta pengawasan yang lebih kuat dan terintegrasi.
“PAD Kota Bogor masih memiliki ruang peningkatan yang besar. Kuncinya ada pada perbaikan sistem, penutupan kebocoran, dan keberanian melakukan reformasi di sektor-sektor strategis seperti parkir,” ujar Rifki dalam keterangannya dikutip pada Kamis (15/1/2026).
Senada, Sekretaris Komisi II, Benninu Argubie, menyoroti pentingnya penataan ulang target PAD agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan. “Target PAD harus disusun berbasis data aktual, bukan semata mengacu pada capaian historis. Ini penting agar potensi yang ada benar-benar bisa dimaksimalkan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II, Heri Cahyono, menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah hingga ke tingkat kewilayahan. Menurutnya, optimalisasi PAD tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan di lapangan.
“Kelurahan merupakan titik terdekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Tanpa pengawasan sampai ke level tersebut, kebocoran akan terus terjadi, terutama di sektor parkir, pajak restoran, dan pajak hotel,” tegas Heri.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kota Bogor merekomendasikan percepatan digitalisasi pemungutan PAD, penerapan sistem parkir non-tunai, serta peningkatan intensifikasi pelayanan kepada wajib pajak guna mendorong kepatuhan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Di hari yang sama, Komisi II DPRD juga menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 Perumda Transportasi Pakuan (PTP). Rapat tersebut menyoroti arah kebijakan perusahaan, kondisi keuangan, serta peran strategis PTP dalam penguatan layanan transportasi publik di Kota Bogor.
Ahmad Rifky menegaskan bahwa transportasi publik harus menjadi prioritas utama pengembangan usaha PTP. “Kami mendorong agar PTP benar-benar fokus pada core business transportasi publik. Ini menyangkut pelayanan masyarakat, konektivitas kota, dan keberlanjutan pembangunan transportasi di Bogor,” ujar Rifky.
Komisi II DPRD meminta manajemen PTP menyusun perencanaan yang lebih terukur dan realistis, khususnya terkait proyeksi pendapatan dan pengendalian biaya. “Kenaikan target pendapatan harus diimbangi dengan efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat. DPRD tidak ingin perencanaan hanya bagus di atas kertas, tetapi juga bisa diwujudkan secara nyata,” tegas Rifky. (Man/*)
