TEL AVIV — Parlemen Israel akhirnya menyetujui pemerintahan koalisi baru Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett, Minggu (13/6) waktu setempat. Ini menandai berakhirnya era kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu selama 12 tahun.
Bennett, ketua partai ultranasionalis yang menguasai enam kursi dari 120 kursi di Knesset, dilantik sebagai perdana menteri setelah parlemen mendukung pemerintah koalisi baru menang dengan selisih tipis 60 suara berbanding 59.
Bennett akan memimpin aliansi yang terdiri dari partai sayap kiri, tengah dan sayap kanan, serta sebuah partai yang mewakili warga Palestina Israel, yang merupakan 21 persen dari populasi negara itu. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menggulingkan Netanyahu yang cenderung menjadi otoriter.
Di bawah perjanjian rotasi, Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun, setelah itu ia akan digantikan oleh pemimpin tengah Yair Lapid, otak di balik pemerintahan baru.
Merespon peristiwa ini, pengamat politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, menggambarkan peristiwa itu sebagai “permusuhan keluarga”, dengan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan ideologis antara perdana menteri lama dan baru.
“Mereka pada dasarnya semua milik keluarga Zionis sayap kanan yang sama,” kata Bishara, merujuk pada Netanyahu dan Bennett. “Perbedaan di antara mereka bersifat pribadi, dendam,” tambahnya.
Netanyahu, yang menjabat selama 12 tahun sebagai perdana menteri, duduk diam selama pemungutan suara pada hari Minggu. Setelah pemerintahan baru disetujui, dia berdiri untuk meninggalkan ruangan, sebelum berbalik dan menjabat tangan Bennett.
Netanyahu, politisi Israel paling dominan di generasinya, gagal membentuk pemerintahan setelah pemilu Israel pada 23 Maret, yang keempat dalam dua tahun. Pria berusia 71 tahun itu dicintai oleh pendukung garis kerasnya dan dibenci oleh para kritikus.
Netanyahu tetap menjadi ketua partai terbesar di parlemen dan diperkirakan akan menentang keras pemerintahan baru. Jika hanya satu faksi, itu bisa kehilangan mayoritasnya dan akan berisiko runtuh, memberi Netanyahu kesempatan untuk kembali berkuasa.
Dalam pidatonya, Bennett membahas masalah domestik, tetapi ia menyatakan penentangan terhadap upaya Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia. “Israel tidak akan membiarkan Iran mempersenjatai diri dengan senjata nuklir,” kata Bennett.
“Israel tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian itu dan akan terus mempertahankan kebebasan penuh untuk bertindak,” katanya seraya tetap berterima kasih kepada Presiden Joe Biden dan AS atas dukungannya selama beberapa dekade untuk Israel.
Sementara itu, ketegangan tinggi tetap terjadi di Yerusalem Timur yang diduduki atas rencana pemindahan paksa keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah oleh Israel. Bulan lalu, serangan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa oleh polisi bersenjata Israel menyebabkan ratusan warga Palestina terluka.
Sementara itu, gencatan senjata yang rapuh sedang berlangsung di Jalur Gaza yang terkepung menyusul serangan militer Israel di daerah kantong itu, yang menewaskan 253 orang – termasuk 66 anak-anak.
Kabinet baru akan menghadapi beberapa tantangan diplomatik, keamanan dan keuangan, termasuk Iran, gencatan senjata Gaza, penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional, dan pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona. (***/AJ)
