Kabarindo24jam.com | Jakarta – Berbagai kalangan, termasuk wakil rakyat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait dengan direksi Himbara. Pernyataan Sjafrie yang mengklaim bakal ada pencopotan direksi Himbara dinilai di luar wewenang seorang Menhan.
“Pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu pergantian seluruh direksi Bank Himbara menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Mufti Anam, dalam pernyataannya di Jakarta yang dikutip, Selasa (3/2/2026).
Anggota Komisi BUMN DPR itu menganggap pernyataan Sjafrie sudah di luar tupoksi Menhan. Karenanya, Mufti meminta pemerintah melakukan evaluasi mengenai hal ini. “Pemerintahan hari ini, perlu melakukan evaluasi internal yang serius. Banyak pejabat publik berbicara dan menyampaikan pernyataan di luar tupoksinya,” kata Mufti.
“Saya juga mempertanyakan apa kapasitas dan kewenangan Menteri Pertahanan menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank-bank Himbara. Itu jelas bukan ranah Kementerian Pertahanan,” sambung dia.
Di samping itu, Mufti menegaskan perlunya penjelasan secara objektif dari pemerintah ke publik jika rencana perombakan direksi itu akan dilakukan. Berdasarkan laporan diterimanya, Mufti mengungkapkan kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif selama tahun 2025.
“Kedua, jika wacana pergantian direksi Bank Himbara betul, maka harus dijelaskan secara objektif, apa indikatornya, apa key performance indicator-nya, dan di mana letak kegagalannya. Fakta menunjukkan bahwa hingga 2025, kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif, tingkat kredit bermasalah (NPL) terjaga, dan laba bersih tetap solid,” katanya.
Menurut Mufti lagi, seluruh bank BUMN memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara. Bank-bank BUMN, lanjutnya, juga memainkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat di tanah air.
“Lebih dari itu, kontribusi bank-bank BUMN, khususnya Himbara, merupakan tulang punggung penerimaan negara dari sektor BUMN. Mayoritas dividen BUMN yang disetorkan ke negara dalam beberapa tahun terakhir berasal dari perbankan BUMN,” ujar dia.
“Selain kontribusi fiskal, bank-bank Himbara juga memainkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, serta akses keuangan di daerah-daerah,” lanjut Mufti.
Sebelumnya, Sjafrie mengatakan Presiden Prabowo akan mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Hal tersebut harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Lebih khususnya, untuk memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kecil. “Bank Himbara selama ini lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie..
Menurut Sjafrie, sejauh ini bank pelat merah dinilai kurang memberikan manfaat bagi negara. Dia menilai hal ini terjadi karena banyak jajaran direksi bank BUMN yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.
Sementara, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan sampai saat ini belum ada rencana merombak direksi & komisaris bank Himbara alias BUMN. Danantara kini menjadi pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN.
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” tegas Rosan ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026). Menurut Rosan bila memang perlu ada perbaikan pada direksi bank BUMN, Danantara yang akan menangani. (Cok/*)
