Kabarindo24jam.com | Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan akan resmi berjalan per 1 Januari 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menuturkan, saat ini Pemkab tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum. “Saat ini kita sedang merancang Perda dan Perbup untuk dua dinas baru ya. Namanya dinas pertanahan dan tata ruang yang sudah dapat rekomendasi dari kementerian dalam negeri diperbolehkan. Yang satu adalah dinas kebudayaan,” ujar Ajat, Sabtu (20/9/2025).
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang nantinya akan menjadi garda depan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor. Lembaga ini akan mengurus dokumen strategis seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Detail Tata Ruang (DTR), hingga Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta mendukung program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan merupakan hasil pemisahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Ajat menjelaskan, pembentukan dinas ini sejalan dengan langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memisahkan urusan kebudayaan menjadi kementerian tersendiri. “Karena memang kita kan kuta udaya wangsa ya, leluhur kita punya cita-cita yang luar biasa, tapi kita belum pernah merealisasikan itu ke arah sana. Oleh karena Pak Bupati ingin seperti itu dan Alhamdulillah kita sudah menyesuaikan dua dinas itu ya,” tuturnya.
Kedua dinas baru tersebut direncanakan berkantor di Vivo Mall. Selain efisiensi ruang, langkah ini juga ditujukan untuk menghidupkan kembali salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Bogor dan memberi peluang bagi UMKM lokal. “Nanti kita insya Allah akan pindah ke sana, kita kemudian beserta beberapa area untuk komersil, kios-kios segala macam juga kita sewa dulu untuk para UMKM kita untuk masuk ke situ,” jelas Ajat.
Jika rencana berjalan mulus, awal 2026 bukan hanya menandai hadirnya dua dinas baru, tetapi juga membuka babak baru dalam tata kelola wilayah, pelestarian budaya, sekaligus penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor. (Cky*/)
