JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keinginan dan komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab (oknum pejabat dan aparatur negara) melakukan korupsi yang merugikan negara.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan tegas meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap anggaran seluruh kementerian dan lembaga.
Selain itu, dengan pengawalan BPKP pemanfaatan anggaran negara dapat tepat sasaran dan dirasakan masyarakat luas. Oleh karena itu, Presiden memastikan tidak akan melakukan toleransi terhadap penyelewengan anggaran negara.
“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran negara,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Presiden Jokowi menyebutkan, salah satu peran BPKP adalah menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Hal itu pun harus dicapai dengan akuntabel, efektif, dan efisien.
Saat ini, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat tengah menunggu hasil dari pembangunan, dan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
“Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini kadang banyak kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itu manfaat setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahun ini merupakan momen pemulihan ekonomi nasional. Tanda-tanda perbaikan sudah dirasakan sejak awal tahun pada kuartal pertama dimana meskipun masih tercatat minus namun kurva menunjukan perbaikan.
Sehingga, pada kuartal kedua pemerintah optimis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 persen. Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan, tambah Presiden, pemerintah saat ini sudah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hingga Rp 700 triliun yang harus diserap dengan tepat sasaran.
Dengan demikian,, peran BPKP sangatlah dibutuhkan untuk membantu pemerintah melakukan orkestrasi anggaran pemerintah bisa terkelola dengan baik. “Seperti disampaikan ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” pungkasnya. (***/CP)