Kabarindo24jam.com | Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari dinas, badan, satuan dan sekretariat daerah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung integritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain itu, Bupati Rudy juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen saling menguatkan, membangun sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan benar-benar berorientasi pada program prioritas bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Mari laksanakan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dikelola Pemkab Bogor ini sejatinya adalah titipan rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan terbaik,” ucap Rudy dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (3/7/2025).
Ia menambahkan, dibutuhkan upaya bersama untuk menguatkan sinergi antar perangkat daerah, demi terciptanya sistem pemerintahan yang sinergis, responsif, dan berorientasi pada program pembangunan yang sudah ditentukan. “Saya ingin pastikan anggaran daerah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Rudy.
Sebelumnya diketahui, Bupati Rudy Susmanto didampingi Wabup Jaro Ade dan Sekda Ajat Rochmat Jatnika memimpin rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (1/7). Rakor diikuti seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Realiasi Belanja Tertinggi
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Mely Kamelia, mengumumkan 10 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan realisasi belanja tertinggi hingga semester I Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Mely mengatakan capaian tersebut berdasarkan data per 26 Juni 2025. “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi perangkat daerah dengan realisasi belanja tertinggi, yakni sebesar 71,31 persen,” kata Mely usai mengikuti Rakor Anggaran Pemkab Bogor bersama Bupati dan Wakil Bupati di Cibinong, Selasa (1/7/2025).
Selain DPMD, perangkat daerah lain yang masuk dalam 10 besar capaian realisasi belanja tertinggi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar 48,92 persen. Kemudian Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) 46,60 persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 46,16 persen, serta Dinas Sosial (Dinsos) sebesar 46 persen.
Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatatkan realisasi belanja sebesar 43,94 persen, disusul Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 43,16 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 39,64 persen, Sekretariat Daerah (Setda) 38,44 persen, dan BPKAD 38,42 persen.
Secara keseluruhan, kata Mely, realisasi belanja daerah Kabupaten Bogor hingga semester pertama tercatat sebesar Rp2,98 triliun atau 25,05 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp11,9 triliun. “Untuk itu kami mendorong seluruh perangkat daerah agar segera melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan guna meningkatkan capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.
Sementara dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Bogor mencatat realisasi sebesar Rp4,64 triliun atau 40,70 persen dari target Rp11,4 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah terealisasi sebesar Rp2,53 triliun atau 49,21 persen, pendapatan transfer sebesar Rp2,11 triliun atau 33,81 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,82 juta atau 0,06 persen.
Mely pun berharap percepatan realisasi belanja dan pendapatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang telah direncanakan dalam APBD 2025. (Cky)
