Kabarindo24jam.com | Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan kebijakan anggaran daerah harus berdampak langsung pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Rudy juga menegaskan setiap keputusan anggaran yang dibuat jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral.
“Anggaran daerah bukan sekadar angka, melainkan juga instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga setiap kebijakan anggaran, mulai tahun 2026 ini, wajib berorientasi pada kepentingan publik yang outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Rudy dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (13/1/2026).
Bupati Rudy juga mengaku telah mengarahkan seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memastikan program-program yang dirancang jajaran Pemkab Bogor memiliki sasaran jelas, indikator terukur, dan dampak langsung bagi masyarakat.
Arahan tersebut menekankan penggunaan anggaran untuk pelayanan dasar, penguatan infrastruktur publik, dan peningkatan kesejahteraan warga. “Keselarasan perencanaan antarperangkat daerah menjadi faktor penentu agar anggaran tidak tumpang tindih dan tepat guna,” tutur mantan Kepala DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 ini.
Diketahui, meski harus menghadapi penurunan anggaran cukup signifikan, Pemkab Bogor memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan pada 2026. APBD Kabupaten Bogor 2026 tercatat sebesar Rp11,697 triliun, turun sekitar Rp700 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp12,4 triliun.
Kendati anggaran menyusut, Pemkab Bogor menegaskan tiga sektor utama—infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—tetap menjadi fokus utama pembangunan. Adapun program unggulan Pemkab Bogor tahun 2026 itu, yaitu Infrastruktur Desa.
Dimana setiap desa akan menerima Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa sebesar Rp1,5 miliar. Dana tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kemudian persiapan Ibu Kota Daerah Otonomi Baru di wilayah Barat dan Timur. Dimana, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan persiapan calon ibu kota Daerah Otonomi Baru di wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat.
Ketiga, proyek Jalan Strategis dan Flyover. Dimana pembangunan dan penataan jalan alternatif di Bogor Selatan serta kawasan Puncak akan dilanjutkan. Selain itu, tahapan pembangunan jalan khusus angkutan barang dan tambang mulai dipersiapkan. Satu jembatan tersisa di ruas Bojonggede–Kemang ditargetkan rampung, sementara flyover pada jalur tersebut selesai pada 2027.
Selanjutnya, Pemkab Bogor akan mengintegrasikan program strategis Pemprov Jawa Barat, termasuk pembangunan Jalur Puncak II senilai Rp1 triliun yang mulai dianggarkan tahun 2026. Lalu Proyek Leuwiliang–Rancabungur juga berlanjut dengan fokus pada proses pembebasan lahan.
Berikutnya program Kesehatan, yaitu menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen mulai 2026, sehingga seluruh warga bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi. Dilanjutkan program beasiswa diperluas untuk siswa MI, MTs, RA, serta bagi pelajar yang tidak diterima di SMP Negeri namun tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan.
Yang terakhir, penguatan anggaran untuk kebencanaan, termasuk Bantuan Tunai Tempat Tinggal (BTT), telah dialokasikan sesuai regulasi. Adapun rincian teknis akan disampaikan oleh Sekda maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (Cok)
