Kabarindo24jam.com | Cibinong – Pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam setahun kepemimpinannya, yang berujung dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025 dari hasil laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor sepanjang 2025 yang menjadi tahun pertama kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi.
“Opini WTP dari BPK kembali diraih sebagai hasil penguatan sistem pengendalian internal serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas keuangan secara konsisten,” ujar Sekda Ajat Jatnika dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (20/2/2026).
Selain perbaikan pengelolaan keuangan, ia menjelaskan pembenahan tata kelola juga tercermin dari peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention serta Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menunjukkan penguatan budaya birokrasi bersih dan profesional.
Menurut Ajat, reformasi tata kelola turut diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Di mana pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor mengangkat 3.324 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan 247 PPPK pada tahap II, serta 9.687 PPPK paruh waktu guna memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
“Penambahan aparatur ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagaimana yang menjadi arahan dan target Pak Bupati Rudy Susmanto,” katanya.
Transformasi juga dilakukan melalui percepatan digitalisasi pemerintahan dengan penguatan jaringan intrapemerintah yang kini menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah paling ujung, seperti Cariu dan Jasinga.
Ajat menegaskan pembenahan tata kelola dalam setahun kepemimpinan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan program pembangunan lainnya. “Tata kelola yang baik adalah dasar bagi seluruh kebijakan pembangunan agar berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Bupati Rudy Susmanto menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menjalankan sejumlah program strategis daerah. Hal ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik KKN.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam membuka lembaran baru tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap beberapa program strategis. Ini adalah bagian dari evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan kami, sekaligus respons atas berbagai aduan masyarakat dan pemberitaan yang berkembang,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, pendampingan KPK diperlukan agar setiap kebijakan dan program strategis yang dijalankan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pendampingan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor,” jelas Rudy.
Sementara itu, Direktur Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama mengungkapkan, KPK mengapresiasi peningkatan pengelolaan integritas Pemkab Bogor yang pada tahun 2025 mencapai skor 73,8. Peningkatan tersebut dinilai sebagai hasil perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
“KPK mencatat adanya komitmen kuat dari Bupati Bogor untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam forum supervisi, Bupati Bogor menyampaikan komitmennya untuk lebih serius meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada tahun 2026,” imbuh Bahtiar Purnama. (Cok/*)
