Kabarindo24jam.com | Cibinong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat memang mengalami penurunan. Namun begitu, Ajat menegaskan Pemkab Bogor tetap berkomitmen memprioritaskan anggaran program di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa, dengan fokus utama pada pencapaian UHC 100 persen.
Prioritas tersebut tentu saja harus dilaksanakan pada 2026 mendatang karena sudah menjadi concern juga komitmen Bupati Rudy Susmanto untuk mengutamakan akses serta kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah lewat program khusus di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.
“Hal-hal itu menjadi prioritas Pemkab Bogor pada 2026. Dimana, UHC 100 persen itu sudah janji pak Bupati, itu yang menjadi prioritas kita walaupun dana transfer kita berkurang, tapi itu menjadi prioritas kita, artinya harus dilaksanakan,” tegas Ajat dalam pernyataannya di Cibinong baru-baru ini.
Sekda Ajat pun menjelaskan khusus Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), nilainya turun dari Rp3,024 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp2,401 triliun pada tahun 2026, atau berkurang sekitar Rp622,9 miliar (24,9 persen).
“Memang ada dana transfer berkurang di daerah seluruhnya se-indonesia, saya kira di kami, seperti yang disampaikan pak Bupati hitungannya nanti pendapatan kita itu akan berkurang dari TKD itu kurang lebih 623 miliar hitungannya, nanti akan ada struktur anggaran kita sedikit berbeda,” kata Ajat.
Terpisah, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Achmad Wildan, mengatakan bahwa Pemkab Bogor berupaya membuka potensi pendapatan daerah baru di tengah efisiensi dan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Diantaranya, dengan membuka akses baru pada rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat. Pembukaan akses tersebut, lanjut Wildan, merupakan upaya Pemkab Bogor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
“Kami membuka akses DOB Bogor Timur dan Barat, misalnya akses calon perkantorannya. Dengan sudah ditetapkan lokasi kantor, maka akan meningkatkan perekonomian dan pajak di sektor PBB dan meningkatkan transaksi BPHTB di wilayah tersebut,” jelas Wildan kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).
Ia menegaskan bahwa sektor ekonomi baru itu tidak mengartikan Pemkab Bogor menaikkan PBB, namun lebih kepada ekstensifikasi atau meningkatkan hasil atau dengan memperluas jangkauan. Selain itu, Wildan mengatakan bahwa Pemkab Bogor juga berkeyakinan bisa membuka sektor pajak dan restoran saat akses tersebut dibuka.
“Jadi sektor pajak dan restoran mungkin Bappenda juga bisa mengkaji lagi, sinkronisasi lagi berapa potensi pendapatan dan sebagainya. Apa sesuai dengan pendapatan real yang disetorkan apa gimana,” kata dia.
Selain itu, lanjut Wildan, di tengah pemangkasan TKD pusat, Pemkab Bogor juga mengajukan proposal. Pemkab menawarkan sebuah proyek pekerjaan yang nantinya bisa dikembangkan oleh pusat maupun Jawa Barat.
“Proposal yang kami ajukan itu seperti Flyover Bomang, itu kami tawarkan. Nanti ketika pembebasan lahan berhasil, seperti jalan tambang nanti bisa dibiayai oleh Provinsi mungkin pembangunannya,” terangnya.
Ketika semua sudah dilakukan dan disiapkan, kata Wildan, maka selanjutnya Pemkab Bogor melalukan Bappedalitbang berkewajiban melakukan lobi terhadap pusat maupun Pemprov Jawa Barat.
“Jadi intinya Pemkab Bogor mengeluarkan modal dulu, mempersiapkan infrastruktur kemudian ditawarkan. Dan ada kepastian dimana di situ akan dibangun. Dan tentunya akan meningkatkan ekonomi disitu. Karena ketika transaksi naik, pajak juga naik. Pasti akan mengejar pasar untuk itu,” pungkas Wildan. (Cky)
